Pagar di Laut Tangerang, Proyek Besar atau Pengabaian Nasib Nelayan?"

TRIBUNJOGJA.COM - Di tengah gelombang pasang dan angin laut Tangerang, berdiri pagar bambu yang misterius, membentang sejauh 30 kilometer dari Desa Tanjung Pasir hingga Desa Kronjo.

Kehadirannya yang tiba-tiba ini mengubah dinamika pesisir, memicu tanda tanya besar dan keluhan dari para nelayan setempat.

Siapa yang membangun? Untuk apa? Mengapa dilakukan diam-diam di malam hari?

Bagi Surwan, seorang nelayan sekaligus tokoh masyarakat Desa Kronjo, pagar bambu ini bukan hanya menghalangi jalur kapal, tetapi juga menjadi bukti ketidakpedulian terhadap nasib rakyat kecil.

“Kapal kami harus berlayar lebih jauh, boros solar. Nelayan kecil jelas merasa dirugikan,” ujar Surwan.

Menurutnya, pagar yang disebut warga sebagai “cerucuk” itu mulai muncul sekitar dua hingga tiga bulan lalu.

Anehnya, pengerjaannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, di malam hari, tanpa melibatkan warga setempat.

Bahkan, beberapa nelayan yang kembali dari melaut pagi hari dilaporkan menabrak pagar ini karena tidak mengetahui keberadaannya.

Baca juga: Dishub Jakarta Timur Klarifikasi Tuduhan Numpang Foto dengan Alat Relawan Ranjau Paku

Nelayan Kehilangan Mata Pencaharian

Heru, nelayan lain, merasa putus asa.

“Spot ini bagus untuk ikan kakap, barakuda, dan kerapu. Tapi sekarang alat pancing saya sering nyangkut di bambu-bambu itu,” keluhnya.

Ketika ikan sulit didapat, Heru terpaksa beralih mencari kerang hijau meski hasilnya jauh lebih kecil.

Heru mengingat dengan jelas malam ketika lima truk besar tiba membawa bambu-bambu raksasa ke pesisir Pulau Cangkir.

“Saya tanya pekerja, mereka bilang untuk pagar di laut. Saya langsung berpikir, kenapa harus di laut? Bukankah ini milik rakyat?” ujarnya dengan nada kesal.

Dugaan Terkait Proyek Besar

Kecurigaan warga semakin mengarah pada proyek besar Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang dikembangkan oleh Agung Sedayu Group.

Sebuah sumber menyebut pagar tersebut merupakan bagian dari upaya penataan wilayah demi proyek strategis nasional (PSN).

Namun, bagi masyarakat pesisir, proyek ini dianggap mengancam mata pencaharian dan tempat tinggal mereka.

“Banyak tanah kami hanya HGU (Hak Guna Usaha), bisa sewaktu-waktu diambil alih,” kata seorang warga yang enggan disebut namanya.

Poster-poster protes mulai bermunculan di dinding-dinding desa, berisi pesan keras: “Kembalikan tanah rakyat! Stop dalih PSN!”

Panggilan untuk Dialog

Meski pihak pengembang dan pemerintah daerah belum memberikan keterangan resmi, masyarakat pesisir berharap ada dialog yang melibatkan semua pihak.

“Kami hanya ingin kejelasan. Kalau ini untuk kepentingan besar, jangan abaikan nasib rakyat kecil,” tegas Surwan.

Hingga kini, pagar bambu misterius itu tetap berdiri di tengah laut, menjadi saksi bisu konflik antara aspirasi rakyat kecil dan ambisi pembangunan besar. (*)