Jokowi Tanggapi Tudingan Korupsi oleh OCCRP

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Joko Widodo menantang Organize Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) untuk membuktikan tuduhan korupsi terhadapnya.

Sebelumnya, sejumlah pemimpin dunia masuk ke dalam daftar finalis, Person of The Year 2024, untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi versi OCCRP. 

Di daftar tersebut ada nama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, pengusaha India Gautam Adani, dan Mantan Presiden RI, Joko Widodo.    

Merespons tudingan itu, Jokowi meminta publik untuk membuktikan tuduhan korupsi yang dialamatkan kepadanya selama menjabat. 

Jokowi kemudian mempertanyakan apa yang ia korupsi selama menjadi pejabat negara serta meminta buktinya.

"Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan," kata Jokowi sambil tertawa saat ditemui di rumahnya di Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Selasa (31/2/2025).

Ia merasa banyak tuduhan yang ditujukan kepadanya tidak didukung bukti yang jelas. "Ya, apa apalagi. Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat. Banyak sekali tuduhantuduhan tanpa ada bukti," tambahnya.

Ketika ditanya apakah masuknya Jokowi dalam daftar Tokoh Terkorup Dunia versi OCCRP ini sarat muatan politik, Jokowi hanya meminta untuk menanyakan langsung kepada pihak OCCRP sendiri.

Jokowi menilai, framing jahat atau tuduhan jahat yang ditujukan pada dirinya ini bisa menggunakan partai atau ormas sebagai kendaraan untuk menuduhnya. 

"Ya ditanyakan aja, tanyakan saja. Orang bisa pakai kendaraan apa pun lah," katanya.

"Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu," jelas Jokowi.

Menurut penelusuran, OCCRP mengumpulkan nominasi melalui Google Form yang dibagikan sejak 22 November 2024. 

Link untuk mengisi nominasi bisa diakses melalui tautan ini. 

Namun, berdasarkan pantauan pada Selasa (31/12/2024), masa pengisian nominasi sudah berakhir dan link Google Form milik OCCRP sudah tidak bisa diakses. 

Tradisi menghakimi 

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti mengatakan, secara historis Indonesia tak punya sejarah mengadili mantan kepala negara. 

Menurutnya, Jokowi tahu betul hal tersebut. 

"Masalahnya adalah sejak kapan Indonesia punya tradisi mengadili mantan pemimpin mereka. Tantangan Pak Jokowi agar dibuktikan, secara historis itu nggak punya dasar," kata Ray dihubungi Rabu (1/1/2025). 

Hal itu ditegaskan Ray karena Indonesia tidak punya tradisi menghukum mantan pemimpin negara. 

"Bahkan ketika Pak Harto disebut terlibat KKN pun secara hukum dia tidak pernah diperiksa,” katanya. 

“Makanya orang selalu berkelit bahwa Pak Harto itu bukanlah aktor yang terlibat korupsi karena tidak pernah dibuktikan secara hukum," terang Ray. 

Menurutnya Jokowi mengerti betul hal itu. Atas dasar tersebut akan sulit membuktikan laporan OCCRP itu. 

Yang harus dilakukan Jokowi adalah mempersilahkan aparat penegak hukum untuk segera meneliti harta kekayaan pribadinya dan juga keluarganya.

"Itulah semangat dari Undang-Undang Anti Korupsi. Jadi yang didorong itu bukan kita yang membuktikan kekayaannya, tapi beliau sendiri yang membuktikan bahwa harta kekayaan yang dia dapatkan itu legal," tandasnya. 

Harus skeptis

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago mengatakan, masyarakat harus menyikapi laporan OCCRP tersebut secara skeptis. 

Menurutnya, media luar, termasuk OCCRP rentan digunakan sebagai alat propaganda asing maupun oknum dalam negeri untuk memecah belah persatuan bangsa. 

"Sebagai bangsa dan negara yang berdaulat, saya menyatakan bahwa propaganda asing berbahaya bagi kelangsungan berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia," kata Irma, Rabu (1/1/2025). 

Ia menjelaskan, OCCRP memutuskan nominasi berdasarkan hasil polling, tanpa menyebutkan fakta, data, dan bukti tindak pidana korupsi yang dilakukan Jokowi. 

Karenanya, masyarakat perlu mempertanyakan kredibilitas laporan itu. 

Politisi Partai Nasdem ini menduga, kedekatan dengan China bisa jadi penyabab pihak asing ingin memojokkan Jokowi. 

"Kenapa mereka tidak menulis soal sudah berapa lama Amerika kuasai dan kuras Freeport?," tanya Irma. 

Menurutnya, selama ini kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat (AS) mengenai Freeport berat sebelah karena tidak pernah menguntungkan Indonesia. (Kompas.com)