Kenikan PPN Membebani Keluarga Berupah Rendah

TRIBUNJOGJA.COM - Koordinator Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Irsad Ade Irawan, mengeluarkan pernyataan resmi terkait rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang akan mencapai 12 persen.

MPBI DIY menyatakan bahwa kebijakan ini akan memberikan dampak negatif yang cukup besar terhadap daya beli buruh dan masyarakat pada umumnya.

Irsad Ade Irawan menegaskan bahwa kenaikan PPN yang mencapai 12 persen diprediksi akan menyebabkan lonjakan harga barang dan jasa di pasaran.

Kondisi ini, lanjut Irsad, sangat membebani buruh dan keluarga mereka, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan terbatas.

Kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok seperti makanan, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari akan sangat terasa bagi buruh yang menggantungkan hidup kepada upah yang terbatas.

MPBI DIY juga menyoroti bahwa kenaikan PPN bersifat regresif, yang artinya semakin membebani masyarakat dengan pendapatan rendah.

Baca juga: Pedagang Takut Pelanggan Kabur, Khawatir Kenaikan PPN Picu Lonjakan Harga Bahan Pokok

Buruh yang mayoritas bergantung pada upah minimum akan sangat terdampak, karena mereka harus menghadapi kenaikan harga barang dan jasa, sementara penghasilan mereka tidak mengalami kenaikan yang signifikan.

Hal ini berisiko memperburuk ketimpangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin di Indonesia.
 
Kenaikan harga yang diakibatkan oleh kenaikan PPN 12 persen juga dikhawatirkan akan menurunkan kualitas hidup buruh.

Irsad mengungkapkan bahwa buruh harus mengalokasikan lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang tentunya akan mengurangi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti pendidikan anak dan kesehatan.

"Hal ini dapat menambah kesulitan hidup buruh, yang sudah terbebani dengan upah rendah dan biaya hidup yang semakin tinggi," ungkapnya, Senin (23/12/2024).

MPBI DIY juga mencatat bahwa meskipun kenaikan PPN bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, buruh umumnya tidak merasakan dampaknya secara langsung.

Mereka tidak mendapatkan peningkatan fasilitas atau kesejahteraan yang dapat dirasakan secara nyata. Sebaliknya, buruh justru akan semakin terbebani dengan tingginya harga barang dan jasa akibat kenaikan PPN.

MPBI DIY menuntut beberapa langkah konkret dari pemerintah untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh kenaikan PPN, antara lain mendesak pemerintah untuk merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) untuk tahun 2025 dengan kenaikan minimal 20 persen.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama buruh yang sangat terdampak oleh inflasi dan kenaikan harga barang 

"MPBI DIY juga menuntut pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan PPN 12 persen, yang dinilai sangat memberatkan masyarakat, khususnya buruh. Mereka berharap pemerintah dapat menemukan solusi lain yang tidak membebani kelompok masyarakat berpendapatan rendah," ujarnya.

Rasio pajak

MPBI DIY mengusulkan agar pemerintah meningkatkan rasio pajak dengan cara memperluas jumlah wajib pajak, serta meningkatkan penagihan pajak pada korporasi besar dan individu kaya.

"Tax the rich, not the poor," tegas Irsad, menyuarakan harapan agar kebijakan pajak lebih berpihak pada kelompok masyarakat yang mampu membayar pajak dengan proporsional.

Irsad menegaskan bahwa buruh dan masyarakat berpendapatan rendah tidak bisa lagi diperlakukan sebagai pihak yang terus-menerus menjadi sasaran kebijakan pajak regresif.

Oleh karena itu, MPBI DIY akan terus memperjuangkan hak-hak buruh agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah lebih adil dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. 

Dengan sikap tersebut, MPBI DIY berharap pemerintah dapat mendengarkan aspirasi masyarakat dan buruh, serta mengambil langkah yang lebih bijaksana dalam menghadapi persoalan ekonomi yang semakin sulit. (han)