Klaten Butuh 90 Titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis 

Pemkab Klaten berupaya mendukung program makan bergizi gratis yang merupakan instruksi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto

Penulis: Dewi Rukmini | Editor: Hari Susmayanti
Tribunjogja.com/Dewi Rukmini
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Klaten, Jajang Prihono, menghimbau masyarakat Kabupaten Klaten tetap waspada dan lakukan upaya antisipasi potensi bencana hidrometeorologi saat musim penghujan, Rabu (20/11/2024). 

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten berupaya mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan instruksi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait program pangan bergizi. 

Satu cara yang dilakukan Pemkab yakni mendukung pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di wilayahnya. 

Seketaris Daerah (Sekda) Kabupaten Klaten, Jajang Prihono, mengatakan pembangunan SPPG di Kabupaten Klaten telah dilaksanakan di tiga titik lokasi.

Pembangunan itu diinisiasi oleh jajaran TNI dari Kodim 0723/Klaten, sebagai salah satu leading sektornya.

"Kemarin jajaran TNI Kodim 0723/Klaten sudah membangun SPPG di tiga titik. Dua titik di Kecamatan Karanganom dan satu titik di Kelurahan Gayamprit. Jadi saat ini kami juga ikut mempersiapkan dan berkoordinasi dengan jajaran TNI, karena leading sektornya masih di jajaran TNI. Meskipun teknis pelaksanaannya masih di Badan Gizi Nasional," ungkap Jajang, belum lama ini.

Baca juga: Bertemu Sri Sultan HB X, Wakapolda DIY Tegaskan Insiden di Aksi Free West Papua Bukan Kerusuhan

Jajang menjelaskan satu titik SPPG akan mengover kebutuhan makan bergizi gratis bagi 3.000 siswa dalam radiua 3 kilometer (Km). Adapun, dalam perhitungan di Kabupaten Klaten ada sekitar 266 ribuan siswa. Jika digabung dengan balita dan ibu hamil maka jumlahnya mencapai sekitar 270 ribuan orang. 

"Sehingga kami perhitungkan kemarin, butuh sekitar 90 titik SPPG untuk pembangunnanya," katanya. 

Kendati demikian, pihaknya masih menunggu instruksi lanjutan dari pemerintah pusat. Termasuk menunggu besaran alokasi dana yang akan digelontorkan dalam program tersebut. 

"Kami belum mendapatkan informasi resminya untuk satuan makanannya berapa, itu belum ada, nanti kami tunggu dulu. Saat ini masih proses persiapan pembangunan segala macam," jelasnya.
 
"Termasuk soal alokasi Rp10 ribu per anak. Tentu dari Badan Gizi nasional sudah memperhitungkan kebetuhan segitu cukup atau tidak, nanti tinggal kita tunggu," tandasnya. (drm)

Sumber: Tribun Jogja
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved