MENGAPA Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol Mengumumkan Darurat Militer? Ini Penjelasannya

TRIBUNJOGJA.COM - Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol mengumumkan darurat militer pada tengah malam di hari Selasa (3/12/2024) waktu setempat dengan tujuan untuk melindungi negara.

Mengapa Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengumumkan darurat militer? Berikut penjelasan lengkap alasan dan berita lanjutannya.

1. Tuduhan partai oposisi bersimpati dengan Korea Utara

Yoon menuduh partai oposisi di negara tersebut bersimpati dengan Korea Utara dan berupaya untuk melumpuhkan pemerintahan dengan aktivitas anti-negara.

Yoon membuat pengumuman tersebut dalam jumpa pers yang disiarkan televisi.

Dia pun berjanji untuk melenyapkan kekuatan pro-Korea Utara dan melindungi tatanan demokrasi yang konstitusional, mengutip CNN.

“Saya akan melenyapkan kekuatan anti-negara secepat mungkin dan menormalisasi negara,” katanya, sambil meminta masyarakat untuk percaya padanya dan menoleransi beberapa ketidaknyamanan.

Dia membenarkan keputusan tersebut sebagai hal yang penting untuk melindungi kebebasan dan keselamatan masyarakat, memastikan keberlanjutan negara, dan mewariskan negara yang stabil kepada generasi mendatang.

Setelah darurat militer diumumkan, kantor parlemen diblokir dan anggotanya tidak dapat masuk.

Yoon juga menuduh pihak oposisi mengubah negaranya menjadi surga narkoba dan menciptakan kekacauan yang merugikan keselamatan dan penghidupan masyarakat. 

Ia juga mengatakan Partai Demokrat berupaya untuk menggulingkan sistem demokrasi liberal, dengan menyatakan, Majelis Nasional telah menjadi monster yang melemahkan demokrasi liberal, dan negara ini berada dalam kondisi genting, berada di ambang kehancuran.

2. Partai Demokrat sebut pengumuman darurat militer inkonstitusional

Oposisi utama Korea Selatan, Partai Demokrat, yang memiliki mayoritas di parlemen, telah meminta semua anggota parlemen untuk berkumpul di Majelis Nasional, meskipun pintu masuk ke parlemen diblokir.

“Presiden Yoon mengumumkan darurat militer tanpa alasan,” kata Lee Jae-myung, Ketua Umum Partai Demokrat.

Dia mencap deklarasi tersebut inkonstitusional. 

“Tank, kendaraan lapis baja, dan tentara bersenjata, juga pedang akan segera menguasai negara ini,” jelasnya.

Terakhir kali, darurat militer diumumkan di Korea Selatan adalah pada tahun 1979, setelah pembunuhan diktator Korea Selatan Park Chung-hee, yang merebut kekuasaan melalui kudeta militer pada tahun 1961.

3. Selama darurat militer, media akan berada di bawah pengawasan pemerintah

Komandan darurat militer, Park An-su menyatakan semua kegiatan politik dilarang di Korea Selatan setelah pemberlakuan darurat militer pada hari Selasa.

“Semua media akan berada di bawah pengawasan pemerintah,” katanya.

Dia juga mengatakan, semua kegiatan politik, termasuk kegiatan majelis nasional, dewan lokal, partai politik, dan asosiasi politik, serta majelis dan demonstrasi, dilarang keras.

“Semua media dan publikasi harus tunduk pada kendali komando darurat militer,” tambahnya.

Dengan diberlakukannya darurat militer, semua unit militer di wilayah selatan, yang secara teknis masih berperang dengan wilayah utara yang mempunyai senjata nuklir, telah diperintahkan untuk memperkuat kewaspadaan darurat dan postur kesiapan mereka.

4. Anggota parlemen minta darurat militer dicabut 

Anggota parlemen di Korea Selatan telah memilih untuk memblokir keputusan darurat militer yang diumumkan oleh Presiden Yoon Suk-yeol.

190 anggota parlemen di Majelis Nasional yang beranggotakan 300 kursi memilih untuk membatalkan undang-undang tersebut.

Tidak jelas apa dampak pemungutan suara terhadap deklarasi darurat militer. 

Berdasarkan hukum Korea Selatan, presiden wajib mematuhi pemungutan suara.

( Tribunjogja.com / Bunga Kartikasari )