Proyeksi APBD 2025, DPRD DIY Desak Pemda DIY Alokasikan Danais untuk Kemiskinan

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY mendesak pemerintah DIY lebih memperhatikan persoalan kemiskinan dalam mengucurkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di DIY pada Maret 2024 mencapai 10,83 persen atau 445,55 ribu jiwa. 

Angka ini menjadikan DIY sebagai provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi di Jawa. 

"Ada danais (dana keistimewaan), tapi kemiskinan juga tidak pernah bergerak (turun)," kata Ketua DPRD DIY, Nuryadi, seusai rapat paripurna, Jumat (29/11/2024)

Politisi PDIP ini mewanti-wanti pemerintah  DIY memanfaatkan danais untuk mengatasi kemiskinan.

Ia sedikit kecewa sebab selama ini dana yang dikucurkan pemerintah pusat melalui danais mencapai sekitar Rp 1,5 triliun namun penggunaanya didominasi urusan kebudayaan lewat Kundha (Dinas) Kebudayaan.

Padahal danais bisa juga dialokasikan untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki potensi langsung mengurangi kemiskinan. 

Karenanya perlu ada konsolidasi distribusi anggaran danais untuk disalurkan kepada OPD lain.

"Hari ini kami mendorong Paniradya Keistimewaan beserta Pemda untuk melakukan konsolidasi dan pemetaan ulang anggaran, dengan tujuan menurunkan angka kemiskinan," tegas Nuryadi.

Nuryadi mendesak semua pihak tidak mementingka ego sektoral. Pemerintah diminta fokus pada perencanaan yang berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

Desakan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal reformasi penggunaan danais. 

Dengan demikian target utama menurunkan angka kemiskinan di DIY dapat tercapai.

"Yang jelas bahwa sasarannya pengentasan kemiskinan) yang kita ubah. Jadi, apa namanya, bansos-bansos yang membuat masyarakat banyak sekali. Kita akan lihat dulu, apa sasaran yang kita ubah, karena harapan kita kepada masyarakat itu berhasil," paparnya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD DIY, Rb Dwi Wahyu Broto yang menyatakan, angka kemiskinan ternyata tidak bergerak turun selama beberapa tahun in. 

Padahal APBD DIY didukung danais untuk alokasi pengentasan kemiskinan.