BPBD Kulon Progo Terima Dana Rp 501 Juta untuk Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo kembali menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana.

Namun status tersebut bukan untuk kekeringan, melainkan potensi bencana hidrometeorologi di musim penghujan ini.

Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo , Taufik Prihadi mengatakan status tersebut resmi diberlakukan sampai akhir tahun 2024 ini.

"Status tersebut resmi diberlakukan lewat Surat Keputusan (SK) Penjabat (Pj) Bupati Kulon Progo sampai 31 Desember 2024," kata Taufik pada Jumat (29/11/2024).

Adanya pemberlakuan status tersebut membuat BPBD Kulon Progo mendapat kucuran dana untuk penanganan bencana hidrometeorologi.

Dana yang dikucurkan mencapai Rp 501 juta.

Menurut Taufik, dana tersebut bersumber dari pos Belanja Tidak Terduga (BTT), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kulon Progo . 

Nominal tersebut dinilai cukup untuk penanganan bencana sampai akhir tahun.

"Dana tersebut kami gunakan untuk melengkapi peralatan penunjang penanganan bencana, seperti alat berat hingga logistik," ujarnya.

Taufik mengatakan curah hujan di wilayah Kulon Progo masih akan tinggi selama beberapa pekan ke depan.

Prediksi ini diperoleh dari hasil koordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Potensi bencana hidrometeorologi di Kulon Progo yang cukup tinggi adalah longsor, banjir, serta dampak angin kencang. BPBD Kulon Progo pun meningkatkan upaya mitigasi, terutama di wilayah rawan.

"Upaya mitigasi juga melibatkan peran aktif masyarakat agar ikut meminimalisasi dampak bencana," jelas Taufik.

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik, BPBD Kulon Progo , Budi Prastawa mengatakan masih ada sejumlah tantangan dalam penanganan bencana hidrometeorologi .

 Salah satunya adalah masalah akses ke lokasi bencana yang sulit dijangkau.

Kesulitan itu disebabkan oleh kondisi geografis serta lokasi kejadian yang cukup terpencil.

Masalah itupun coba diatasi dengan pelibatan masyarakat sekitar lokasi.

"Sebab warga sekitar lebih paham dengan kondisi wilayahnya masing-masing, sehingga adanya dukungan mereka akan membuat penanganan lebih efektif," kata Budi.( Tribunjogja.com )