Polres Kulon Progo Optimalkan Pengawasan Cegah Politik Uang di Masa Tenang Pilkada 2024

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Kulon Progo memastikan pengawasan tetap dioptimalkan menjelang pemungutan suara Pilkada 2024 pada Rabu (27/11/2024) mendatang.

Apalagi saat ini merupakan masa tenang, di mana kampanye sudah tidak lagi diizinkan.

Kapolres Kulon Progo, AKBP Wilson Pasaribu, mengatakan salah satu potensi gangguan selama masa tenang adalah praktik politik uang.

Pihaknya pun siap mengambil langkah tegas untuk menindak pelanggarnya.

"Kami berkomitmen untuk melakukan pengawasan ketat dan penegakan hukum terhadap praktik ini," kata Wilson lewat keterangannya pada Senin (25/11/2024).

Ia mengatakan larangan segala bentuk praktik politik uang sudah tertuang dalam Undang-undang Nomor 10/2016.

Pelaku pelanggarannya bisa dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan pencalonan.

Wilson juga mengatakan pihaknya turut berwenang menangani pelanggaran praktik politik uang.

Sebab pelakunya bisa dikenakan sanksi maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar.

"Praktik politik uang tak hanya merusak demokrasi tapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan yang jujur dan adil," ujarnya.

Baca juga: YIA Kulon Progo Tambah Rute Penerbangan Baru Langsung Menuju Palangkaraya Kalteng

Wilson mengatakan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI, hingga pemerintah daerah dilakukan untuk memperkuat pengawasan.

Koordinasi dilakukan dalam Satgas Gakkup Ops Mantapraja Progo 2024.

Selain itu, sosialisasi soal antisipasi dan pencegahan praktik politik uang juga digencarkan lewat Subsatgas Binmas Preventif. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah tergoda dengan iming-iming politik uang.

"Demokrasi yang sehat dimulai dari kesadaran kita semua untuk menolak segala bentuk politik uang," jelas Wilson.

Bawaslu Kulon Progo turut memperkuat kesiapannya menjelang pemungutan suara Pilkada 2024.