“Ini semestinya bagaimana kita bisa menaikan efisiensi pemerintah dan swasta, salah satunya adalah menahan pajak ini (kenaikan PPN 12 persen). Kalau dinaikkan, sementara debirokratisasi dan deregulasi belum berjalan baik, malah kemungkinan lebih mundur dari tahun lalu. Ekonomi biaya tinggi, sementara yang kita hadapi pesaing negara tetangga yang meningkatkan efisiensi, misalnya Vietnam, Bangladesh. Jangan sampai kemudian investasi karena pajak naik akan lari ke negara tetangga,” lanjutnya.
Pihaknya pun berharap kebijakan kenaikan PPN 12 persen ditunda. Sebab dampak kenaikan PPN juga akan berdampak pada kondisi ketenagakerjaan.
“Mitigasi sosial mestinya dikaji mendalam, bukan hanya dari satu sisi meningkakan pendampatan negara saja. Kenaikan pajak ini kan intinya negara mau meningkatkan pendapatan negara, kontribusi pajak terhadap postur APBN lebih dari 80 persen. Nah mestinya dengan efisienasi pemerintah dan juga jangan sampai ada kebocoran keuangan di anggaran. Kemudian BUMN kita mestinya diefisienkan,” pungkasnya. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.