Antisipasi Modus Baru Peredaran Miras Ilegal, Polda DIY Bakal Telusuri Penjualan Miras via Daring

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Modus baru peredaran miras ilegal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diantisipasi jajaran Polda bersama Pemerintah Provinsi DIY.

Hal ini menyusul telah dilakukan penertiban dan penyegelan serentak terhadap puluhan outlet miras ilegal.

Modus baru yang diantisipasi, satu di antaranya adalah menjual miras ilegal secara online atau via daring. 

Kapolda DIY, Irjen Pol Suwondo Nainggolan mengatakan, Gubernur DIY telah menginstruksikan jika penjualan miras secara daring tidak diperbolehkan.

Karena itu, dalam rapat koordinasi antara Polda dengan Pemda DIY juga telah disepakati akan ada koordinasi antar tim IT.

Bahkan, Kapolda juga mengajak masyarakat untuk saling memberikan informasi jika mengetahui ada toko di DIY yang menjual miras secara online. 

"Laporkan ke humas kami, apabila ada yang membeli secara online, sehingga kami tahu toko mana yang jual, kita akan telusuri. Jadi ini informasi yang kita buka secara umum, mungkin nanti kita juga bentuk tim untuk untuk coba beli (miras secara online), kalau ada yang terima nah ini berarti kita lakukan upaya penindakan," kata Kapolda seusai rapat koordinasi terkait miras bersama Pemda DIY dan sejumlah instansi di Polda DIY, pada Jumat (1/11/2024). 

Rapat koordinasi lintas instansi tersebut, membahas 3 agenda utama soal pengendalian miras ilegal di wilayah DIY.

Pertama, mengevaluasi penindakan penertiban yang telah dilakukan bersama antara Polda, Polresta dengan Pemerintah Daerah DIY hingga Pemkab dan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Agenda kedua, membahas pengawasan terhadap penertiban yang telah dilakukan.

Sebagaimana diketahui, aparat telah bergerak serentak melakukan razia miras dengan hasil menyita 2.883 botol miras dan menyegel 38 outlet ilegal.

"Jangan sampai sudah dilakukan penertiban tetapi ada outlet yang buka secara diam-diam. Mekanisme pengawasan diatur dan disepakati, di mana antar instansi bisa saling menginformasikan dan melakukan upaya penjagaan," kata Kapolda. 

Adapun agenda ketiga dalam rakor lintas instansi tersebut adalah membahas antisipasi modus baru penjualan miras ilegal.

Misalnya, menjual miras dengan cara di luar kebiasaan. Sebab itu, langkah kerjasama dan antisipasi perlu dilakukan antara Kepolisian dan pemerintah daerah. 

Kapolda berharap ke depan tidak ada lagi outlet di DIY yang menjual miras tidak sesuai regulasi Perda maupun regulasi yang diatur Kementerian Perdagangan.

Adapun disinggung instrumen penindakan hukum yang dinilai masih ringan bagi penjual miras ilegal, Ia mengaku menindak sesuai undang-undang maupun KUHP yang berlaku. 

"Kalau ada yang buka maka tindakannya kita masih menunggu daripada undang-undang, mungkin KUHP baru di 2025 ini, kita lihat. Nah kalau tidak ada, maka (penindakannya) masih pakai (KUHP) yang lama," kata Irjen Suwondo. 

Sementara itu, Sekda DIY Beny Suharsono mengatakan terkait penjualan miras online, pasca terbitnya Instruksi Gubenur DIY Nomor 5 tahun 2024 tentang Optimalisasi pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, pihaknya bersama Kepolisian sudah gerak cepat melakukan penertiban.

Bahkan juga berkomunikasi dengan otoritas yang memegang online.

Adapun terkait regulasi penindakan bagi penjual miras ilegal yang terkesan ringan, maka dalam Ingub tersebut ada frase untuk mengevaluasi Perda pengendalian miras yang belum sesuai kekinian. 

"Salah satu frase di Ingub, kita harus mengevaluasi perda-perda yang memang belum sesuai kekinian. Salah satunya online, kemudian juga yang berjejaring, sampai dengan take away dan sebagainya, termasuk yang ilegal. Saya kira sangat tegas telah disampaikan," katanya.( Tribunjogja.com )