Rangkuman Materi
Riangkasan Materi PPKN Kelas 11: Hubungan Antarregulasi
Ketidakserasian antara regulasi dapat menyebabkan kebingungan bagi masyarakat dan mengganggu ketertiban hukum.
Penulis: Tribun Jogja | Editor: Iwan Al Khasni
TRIBUNJOGJA.COM - Riangkasan Materi Kelas 11 Hubungan Antarregulasi.
Bagian 2 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Unit 2 : Hubungan Antarregulasi

Materi PPKN Kelas 11 tentang Hubungan Antarregulasi membahas pentingnya struktur dan interaksi antara berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Regulasi adalah seperangkat peraturan yang dirancang untuk mengendalikan suatu tatanan sosial, mencegah pelanggaran, dan memastikan ketaatan oleh semua anggota masyarakat.
Regulasi ini dapat berasal dari berbagai sumber, tetapi yang paling umum adalah peraturan pemerintah.
Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, merupakan hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia.
Aturan-aturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.
Baca juga: Ringkasan Materi PPKN Kelas 11 Penerapan Pancasila dalam Konteks Berbangsa dan Bernegara
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hierarki peraturan terdiri dari:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Ringkasan Materi PPKN Kelas 11 Sengketa Batas Wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia |
![]() |
---|
Ringkasan Materi PPKN Kelas 11 Cara-cara Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai |
![]() |
---|
Ringkasan Materi PPKN Kelas 11 Penyelesaian Blok Ambalat dan Sistem Keamanan dan Pertahanan di Laut |
![]() |
---|
Riangkasan Materi Kelas 11 Konsekuensi Pelanggaran Kesepakatan |
![]() |
---|
Ringkasan Materi PPKN Kelas 11: Merawat Tradisi Lokal dan Kebinekaan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.