MATERI IPS Kelas 8 SMP BAB 4, Penghambat Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin

TRIBUNJOGJA.COM - MATERI IPS Kelas 8 SMP BAB 4, Penghambat Perkembangan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin.

Pada masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia (1959-1965), terjadi berbagai peristiwa yang secara signifikan menghambat perkembangan ekonomi negara.

Masa ini dimulai setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945.

Di bawah kepemimpinan Soekarno, pemerintah mengarahkan kebijakan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh faktor politik dan ideologi, sehingga beberapa peristiwa ekonomi justru mengalami kemunduran.

Berikut adalah beberapa peristiwa yang menghambat perkembangan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin:

1. Kebijakan Ekonomi yang Berbasis Ideologi

Pada masa Demokrasi Terpimpin, Soekarno lebih menekankan pada politik dan ideologi, terutama konsepsi "Nasakom" (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme).

Ini merupakan upaya untuk mempersatukan kekuatan nasionalis, agama, dan komunis.

Dalam praktiknya, kebijakan-kebijakan ekonomi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor politik daripada pertimbangan ekonomi yang rasional.

Kebijakan ekonomi yang terlalu berorientasi pada ideologi ini menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak efisien.

Misalnya, banyak sektor ekonomi yang dinasionalisasi tanpa perencanaan yang matang, yang akhirnya justru menyebabkan penurunan produktivitas.

Para pekerja yang tidak berpengalaman diposisikan di perusahaan-perusahaan yang sebelumnya dikelola oleh pihak asing, seperti perusahaan Belanda, yang pada akhirnya menurunkan kualitas pengelolaan perusahaan tersebut.

2. Nasionalisasi Aset Asing

Salah satu kebijakan utama pada masa Demokrasi Terpimpin adalah nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, terutama yang dimiliki oleh Belanda. 

Pada tahun 1957, pemerintah Indonesia mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda sebagai respons terhadap ketegangan politik antara Indonesia dan Belanda terkait masalah Irian Barat (sekarang Papua).