rangkuman ilmu pengetahuan sosial

Perbandingan Ekonomi Indonesia pada Masa Orde Baru dan Reformasi: Materi IPS Kelas 8 SMP Bab 4

kondisi ekonomi masyarakat pada masa Orde Baru dan Reformasi memiliki perbedaan yang cukup signifikan.

Penulis: Tribun Jogja | Editor: Joko Widiyarso
sumber : buku Ilmu Pengetahuan Sosial Kurikulum Merdeka SMP Kelas VIII
Pembangunan Perekonomian Indonesia 

TRIBUNJOGJA.COM - Materi IPS Kelas 8 SMP BAB 4, Perbandingan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru dan Reformasi.

Perbandingan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru dan Reformasi mencakup beberapa aspek penting, seperti kebijakan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pengelolaan sumber daya, serta dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat.

Berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan kondisi ekonomi masyarakat pada kedua masa tersebut.

1. Masa Orde Baru (1966-1998)

Masa Orde Baru dimulai pada tahun 1966 dengan kepemimpinan Presiden Soeharto, yang memiliki tujuan untuk membangun ekonomi Indonesia setelah mengalami masa sulit pada periode sebelumnya.

Berikut adalah kondisi ekonomi pada masa Orde Baru:

Kebijakan Ekonomi Terpusat: Pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan ekonomi yang berfokus pada pertumbuhan melalui industrialisasi dan pembangunan infrastruktur.

Program Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) diperkenalkan sebagai panduan pembangunan ekonomi jangka panjang.

Dalam kebijakan ini, pemerintah berperan besar dalam mengatur ekonomi dengan kendali terpusat.

Pertumbuhan Ekonomi yang Pesat: Pada masa Orde Baru, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, terutama pada periode 1980-an hingga awal 1990-an.

Pendapatan nasional dan Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat, sehingga Indonesia dijuluki sebagai “Macan Asia”.

Sektor minyak dan gas menjadi andalan utama pemerintah dalam mendukung pemasukan negara.

Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Tidak Transparan: Pada masa Orde Baru, pengelolaan sumber daya alam, seperti minyak, gas, dan tambang, dilakukan oleh pemerintah dan sering kali melibatkan pihak-pihak tertentu tanpa mekanisme yang transparan.

Sayangnya, banyak keuntungan dari pengelolaan ini dinikmati oleh pejabat pemerintah dan keluarga dekat, yang dikenal sebagai praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Ketimpangan Ekonomi: Meskipun ekonomi secara umum berkembang, ketimpangan ekonomi juga meningkat pada masa ini.

Halaman 1/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved