Kabinda Sebut Pilkada 2024 di DIY Mulai Disusupi Buzzer Kelas Nasional

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA -  Suhu politik menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 di kabupaten dan kota di DI Yogyakarta pada 27 November mendatang, mulai memanas.

Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) DIY, menyebut, suhu panas sedikit banyak disebabkan oleh permainan buzzer tingkat nasional, di berbagai lini media sosial.

Kabinda DIY, Brigjen TNI Rachmat Pudji Susetyo, mengatakan, buzzer-buzzer yang tempo hari bermain di Pilpres, kini banyak dikerahkan ke Yogya untuk meramaikan hajatan Pilkada.

Hal tersebut, disampaikannya di sela Rakor Kelembagaan Peran Stakeholder dalam Mendukung Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang Berintegritas, Selasa (22/10/24).

"Nah, pemain-pemain itu kan cari uang juga. Jadi, banyak pemain nasional, yang sekarang mainnya di daerah. Ngeri itu," katanya.

"Harus diwaspadai, terutama di daerah-daerah yang ramai, seperti di Kota Yogya dan Sleman. Ini terus kami pantau," tambah Rachmat.

Bukan tanpa alasan, pola permainan yang disebutnya dengan istilah hantam kanan dan kiri, berpotensi menimbulkan perpecahan di masyarakat.

Pasalnya, berbeda dengan buzzer-buzzer lokal, mereka cenderung tidak punya rasa memiliki terhadap daerah, sehingga tak peduli dengan konsekuensinya.

Baca juga: Polres Gunungkidul Musnahkan Ribuan Botol Miras Ilegal Hasil Operasi Cipta Kondisi

"Pemainnya kelas-kelas nasional. Jadi, mereka nggak peduli daerah ini mau mengalami gangguan atau tidak, nggak masalah buat dia, yang penting calonnya menang," tandasnya.

Melalui kesempatan itu, ia pun mendorong Dinas Kominfo di tingkat DIY maupun kabupaten dan kota, untuk memperkuat kewaspadaannya masing-masing.

Hanya saja, Kabinda tidak memungkiri, selama ini langkah-langkah yang ditempuh eksekutif seringkali terlambat dan kalah cepat.

"Yang terjadi kalah start terus, karena pemaian-pemainnya itu lebih kuat. Orangnya lebih banyak, dananya juga lebih besar. Tapi, saya sudah melihat niat baik itu," terangnya.

Lebih lanjut, Rachmat menyampaikan, Yogyakarta memiliki standar tinggi dalam kesuksesan pesta demokrasi, tidak hanya dari kesiapsiagaan penanganan potensi kerawanan.

Dampaknya, sekecil apapun ketidakberesan yang muncul dalam pelakasanaan tahapan, dipastikan menjadi sorotan hingga skala nasional.

"Misalnya surat suara, di Yogya kurang sekian ratus saja jadi masalah besar. Padahal, di daerah lain, kekurangan ribuan saja biasa. Tapi, di Yogya tidak boleh, di sini standarnya tinggi, maka harus dijaga bersama," tegasnya.