Dirjen Kebudayaan RI Hilmar Farid Bicara Transformasi Pengelolaan Museum Lewat BLU

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Lahirnya beberapa aturan di bidang birokrasi dan tata pemerintahan menandakan perlunya fleksibilitas untuk mengoptimalkan layanan bagi masyarakat. 

Penyedia layanan publik disektor pemerintahan harus terus berbenah mengadopsi keseimbangan yang lebih efisien sesuai tuntutan jaman.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) RI, Hilmar Farid, di hadapan ratusan mahasiswa Pascasarjana UGM bertajuk Masa Depan Cultural Administration and Cultural Policy Indonesia di Yogyakarta, pada Kamis (19/8/2024). 

Dalam kesempatan itu Hilmar menyatakan ada beberapa perubahan penting di bidang kebudayaan yang kini pengelolaannya jauh berbeda dibandingkan masa lalu. 

Dengan terbitnya Undang-Undang (UU) No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, museum yang sebelumnya berada di bawah kendali pemerintah pusat lewat kantor wilayah sekarang bisa diurus oleh kepala dinas. 

"Kemudian keberadaan taman budaya, sebelum adanya otonomi daerah yang urus setingkat Dirjen tapi sekarang sudah di bawah kendali daerah," katanya.

Selain efisiensi birokrasi, tantangan zaman juga menghadirkan reformasi birokrasi disektor kebudayaan. 

Hilmar mencontohkan salah satunya lewat pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) museum dan cagar budaya (Indonesian Heritage Agency). 

Baca juga: Pakar UGM Bahas Peluang AI Guna Perangi Hoaks Krisis Iklim

Sekarang pengelolaan 18 museum dan 34 cagar budaya berada di bawah satu atap dengan format BLU. 

"BLU museum dan cagar budaya hadir karena layanan publik di sana belum memenuhi harapan masyarakat. Banyak yang bilang pameran dan koleksinya biasa saja, itu kami perbaiki. Salah satunya di Jogja adalah Museum Benteng Vredeburg," jelasnya. 

Langkah pertama adalah dengan menempatkan semuanya di bawah satu atap. 

Hal ini tentu berdampak pada banyak hal seperti fleksibilitas pengelolaan keuangan, peningkatan efisiensi operasional karena otonomi, fleksibilitas manajerial dengan kewenangan merekrut SDM profesional, dan peningkatan layanan publik dengan fokus pada outcome. 

"Dulu misalnya masuk museum bayar Rp3.000 itu disetor ke pusat disimpan ke Kemenkeu dan kalau kita perlu duit minta lagi. Sekarang hasil dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) langsung dikelola BLU, artinya jadi insentif dari pengelola cari pendapatan untuk meningkatkan layanan," ungkapnya. 

Hal lain yang juga memberikan dampak positif adalah museum dan cagar budaya jadi lebih fleksibel dalam merekrut SDM yang kompeten seperti kurator atau konservator. 

Sebab mereka bisa membayar dengan insentif yang sesuai dan kapabilitas yang demikian disebut Hilmar belum tentu ada di dalam talent pool instansinya.  

"Maka kalau datang dari luar honornya harus sesuai dan itu bisa dipenuhi oleh museum dan cagar budaya, sebab kurator atau konservator tentu tidak mau dibayar sama dengan tenaga honorer," ucapnya. 

Hanya saja tetap ada tantangan yang harus dipikirkan oleh museum dan cagar budaya ketika dikelola dengan mekanisme BLU yakni terjadinya komersialisasi layanan publik. 

Hal ini berpotensi menjadikan pengelola lebih mengutamakan pendapatan dari pada memberikan layanan maksimal bagi masyarakat, maka yang jadi korban adalah layanan publik. 

"Kepemimpinan jadi kunci dalam mengatasi hal itu, apakah SDM-nya punya kemampuan untuk mengimbangi dan punya visi yang jelas," tutupnya. (*)