Hindari Tumpukan Sampah dari Luar Daerah, Warga Jogja Diwajibkan Tunjukkan KTP saat Buang Sampah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sejak dua bulan terakhir, warga Danurejan yang ingin membuang sampah di Depo Sampah Argolubang diwajibkan untuk menunjukkan kartu identitas berupa KTP atau kartu pembuangan sampah yang telah didaftarkan sebelumnya. 

Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan hanya warga setempat yang memanfaatkan fasilitas tersebut. 

Yanti (43), warga Tegalpanggung, mengaku bahwa dirinya sudah terbiasa dengan aturan baru ini. 

"Sekarang kalau mau buang sampah harus bawa KTP atau Kartu Pembuangan Sampah. Kartu Pembuangan Sampah ini didapatkan dengan cara menunjukkan kartu identitas, jadi setiap membuang sampah kartu tersebut akan dicap oleh petugas," ujarnya. 

Selain kewajiban menunjukkan identitas, jadwal operasional Depo Sampah Argolubang juga diatur.

Depo ini tutup setiap hari Rabu dan Minggu, serta pada tanggal merah. 

Jam operasionalnya pun dibatasi mulai pukul 07.00 hingga pukul 08.00 WIB. 

Jika melebihi jam tersebut, warga yang belum sempat membuang sampah harus membawanya pulang. 

"Kalau telat ya harus membawa pulang sampah itu kembali," ujarnya. 

Kebijakan ini bertujuan untuk memfilterisasi pembuangan sampah agar hanya warga Danurejan yang memanfaatkan Depo Argolubang. 

Baca juga: Pembuangan Sampah ke Aliran Sungai di Kota Yogyakarta Semakin Massif, Didominasi Popok Bayi

Hal ini dilakukan untuk menghindari penumpukan sampah dari luar wilayah dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. 

Dengan adanya persyaratan menunjukkan KTP, petugas depo dapat dengan mudah memverifikasi identitas pembuang sampah.

Warga yang tidak memiliki kartu identitas atau bukan warga Danurejan akan ditolak untuk membuang sampah. 

Di sisi lain, Ose, warga Baciro, Gondokusuman, Kota Yogya mengaku kebijakan ini sedikit merepotkan. 

"Peraturan yang diterapkan berubah-ubah. Awalnya, ada hari tertentu yang mengatur pembuangan sampah secara organik maupun non organik. Namun sekarang aturannya berubah, warga diminta menunjukkan KTP saat buang sampah, membuat antrean pembuangan makin panjang antreannya," keluh Ose. 

Selain itu, ia pun berharap jam pembuangan sampah diperpanjang. 

Terpisah Kepala DLHK DIY, Kusno Wibowo, mengklaim proses desentralisasi pengelolaan sampah dari tingkat provinsi ke kabupaten/kota terus berjalan sesuai rencana. 

Pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota telah menunjukkan komitmen dalam mengelola sampah di wilayah masing-masing. 

Ia menyampaikan, kapasitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS 3R) Nitikan telah ditingkatkan dari 40 ton menjadi 60 ton per hari. 

Hal ini menunjukkan adanya evaluasi dan peningkatan kinerja baik dari segi peralatan maupun sumber daya manusia. 

Sampai saat ini juga belum ada rencana penambahan kuota pembuangan sampah dari kabupaten/kota ke tempat pembuangan akhir. 

Namun secara keseluruhan, Kusno Wibowo menyatakan bahwa proses pengelolaan sampah di DIY terus mengalami perbaikan. 

Meskipun masih ada beberapa tantangan, seperti penumpukan sampah sementara dan peningkatan volume sampah selama libur panjang, pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi terbaik. 

Desentralisasi pengelolaan sampah diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi permasalahan sampah di DIY. 

"Soal tumpukan sampah itu kan soal evakuasi saja. Setelah sampah menumpuk, juga dievakuasi. Memang harus bergiliran, sambil menyiapkan benar-benar desentralisasi di kabupaten/ kota siap," ujar Kusno. 

"Karena proses pengangkutan itu membuat sampah terkumpul di beberapa titik. Misal pagi (sampah) terkumpul, padahal sebenarnya sore sudah langsung diangkut. Pagi (depo) bersih, tapi sore sampah menumpuk lagi," lanjutnya. 

"Yang disorot warga atau netizen pas (sampah) numpuk saja, tapi pas pengangkutan bersih tidak disorot. Tapi prinsipnya aman lah untuk masalah sampah. Kami bersama teman-teman di kabupaten dan kota sambil menunggu kesiapan desentralisasi, kami selalu ada koordinasi," pungkasnya. (*)