Perang Bintang Berpotensi Terjadi di Pilkada Jateng 2024, Pakar Politik Khawatirkan Hal Ini

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Fenomena perang bintang berpotensi terjadi di Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024.

Pasalnya, dua figur berlatar belakang militer dan kepolisian akan berhadapan untuk memperebutkan kursi orang nomor satu di Jawa Tengah. 

Mereka adalah Andika Perkasa, mantan Panglima TNI berbintang empat melawan Komjen Pol Ahmad Luthfi, mantan Kapolda Jateng berbintang tiga. 

Andika Perkasa diusung oleh PDI Perjuangan, sementara Ahmad Luthfi diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. 

Dosen Ilmu Politik dan International Studies, Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, mengungkapkan, perang bintang sejatinya merupakan fenomena unik karena jarang terjadi.

Meski demikian, Umam juga menyampaikan kekhawatiran terkait persaingan antara dua figur dengan pangkat tinggi di institusi militer dan kepolisian tersebut.

Ahmad menyoroti risiko penggunaan instrumen kekuasaan oleh kedua tokoh dalam upaya memenangkan kontestasi politik.

"Di satu sisi ini memang menjadi cukup unik, tidak banyak perang bintang terjadi dan sekarang terjadi. Kalau  dalam konteks narasi konspiratif, ada kekhawatiran bagaimana kemudian penggunaan instrumen kekuasaan yang menjadi latar belakang dari nama-nama besar itu (Andika Perkasa dan Ahmad Luthfi)," ujar Umam ditemui di SMA Taruna Nusantara Magelang, Senin (2/9/2024).

Baca juga: Usai Jalani Pemeriksaan Kesehatan, Andika Perkasa Temui Kader PDIP di Magelang

Umam khawatir bagaimana dua sosok tersebut bisa memanfaatkan jaringan dan pengaruh mereka di TNI atau Polri untuk menggerakkan dukungan politik yang dapat merusak netralitas institusi.

Jika netralitas ini tidak dijaga, maka bisa muncul tudingan bahwa instrumen kekuasaan seperti militer atau kepolisian, menjadi tidak netral dalam proses demokrasi di Jawa Tengah. 

Hal ini akan menjadi catatan negatif bagi demokrasi, karena peran militer dan kepolisian seharusnya tetap netral dan tidak berpihak dalam kontestasi politik.

"Apakah kemudian dua tokoh tadi akan menggerakkan sel-sel instrumen politik itu atau tidak tentu ini menjadi wake up call (peringatan) bagi semua pihak supaya tetap menjaga netralitas instrumen kekuasaan jangan sampai nanti muncul tudingan-tudingan," ujar Umam.

"Misalnya di Jawa Tengah akibat dari perang bintang, maka kemudian ada instrumen kekuasaan yang menjadi tidak netral dan itu akan menjadi catatan yang tidak produktif bagi demokrasi lokal di level Jawa Tengah." sambungnya.

Umam kemudian mendorong agar masyarakat dapat lebih peduli dan waspada terhadap potensi terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan. 

Jika ada indikasi pelanggaran, masyarakat diharapkan segera melapor agar bisa dilakukan penanganan.