Jalan Panjang PDIP Pilih Duet Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada DKI Jakarta 2024

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Teka teki siapa yang akan diusung oleh PDIP di Pilkada DKI Jakarta akhirnya terjawab sudah.

Partai berlambang Banteng Moncong Putih itu memutuskan untuk mengusung kader sendiri di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Dua kader yang ditunjuk oleh PDIP untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2024 adalah Pramono Anung dan Rano Karno.

Keputusan itu juga membuat peluang Anies Baswedan bertarung di Pilkada DKI Jakarta pupus.

Anies Baswedan sebelumnya sudah sempat bertemu dengan jajaran pengurus PDIP di kantor DPD PDIP Jakarta untuk menjajagi peluang kerja sama di Pilkada Jakarta.

Sinyal PDIP untuk mengusung Anies pun semakin menguat.

Namun kini, Megawati Soekarnoputri memutuskan untuk mengusung Pramono Anung dan Rano Karno.

Bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh PDIP itu akan langsung mendaftar ke KPU Jakarta pada Rabu (28/8/2024) siang ini. 

Kepastian PDIP mengusung Pramono-Rano Karno ini disampaikan langsung oleh Bendahara Umum PDI-P Olly Dondokambey.

"Pak Pramono besok (Rabu, 28 Agustus 2024) mendaftar jam 11 di KPU sama Rano Karno," kata Olly di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2024) seperti yang dikutip dari Kompas.com.

Olly menegaskan, DPP PDI-P tidak akan mengumumkan pencalonan Pramono dan Rano secara resmi seperti calon kepala daerah lainnya yang telah diumumkan sebelumnya.

Ia meminta agar media langsung meliput pendaftaran Pramono dan Rano di KPU DKI Jakarta.

"Enggak ada (pengumuman resmi), langsung di pendaftaran yah. Liput di pendaftaran aja, KPUD DKI yah jam 11," tutur Olly.

Terkait alasan PDI-P mengusung Pramono Anung untuk Pilkada Jakarta, Olly tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

"Waduh itu kan bukan (urusan) bendahara, urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya, jadi aku nyampein aja," kata Olly.

Kata Pengamat

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai keputusan Megawati Soekarnoputri memilih Pramono-Rano Karno merupakan hak PDIP.

Selama ini PDIP juga kerap mengutamakan kader internal untuk bertarung di Pilkada.

"Memang sudah menjadi prinsip PDI-P mengusung kadernya. Memprioritaskan dan mengutamakan kadernya untuk diusung menjadi calon kepala daerah," kata Ujang kepada Kompas.com, Selasa (27/8/2024).

 "Jadi sesuatu yang wajar saja (PDI-P mengusung kadernya). Tidak heran kalau Pramono Anung yang kader PDI-P yang diusung menjadi calon gubernur (Jakarta), bukan Anies. Karena Anies bukan kader, ya dia menjadi prioritas kedua atau menjadi prioritas terakhir," sambungnya.

Baca juga: Tantang Petahana, 4 Parpol di Kota Magelang Usung Damar-Sri Harso Maju Pilkada 2024

Menurut Ujang, keputusan PDI-P tak mengusung Anies bukanlah sebuah masalah.

 Ia merasa hal itu merupakan langkah yang tepat bagi PDI-P.

"PDI-P usung kadernya justru hal yang positif, bagus kalau PDI-P usung kadernya. Karena kaderisasi harus jalan, pihak yang telah berdarah-darah, mati-matian membesarkan partai harus punya reward juga untuk menjadi kepala daerah," jelas Ujang.

Hal serupa juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno.

 Adi mengatakan, langkah PDI-P mengusung Pramono adalah salah satu bentuk peneguhan bahwa PDI-P adalah partai yang memprioritaskan kader internal dan kader terbaik mereka untuk bisa maju dan bertanding dalam pilkada.

 "Dalam perspektif partai, (mengusung kader sendiri pada Pilkada) saya kira itu bagus karena orang yang selama ini berproses di partai, pengorbanan di partainya juga besar bisa mendapatkan kesempatan untuk maju," kata Adi kepada Kompas.com, Selasa.

Menurut Adi, kontestasi pilkada bagi PDI-P merupakan ajang penokohan dan ajang memuliakan kader-kader partai yang dinilai sangat layak dan pantas untuk bertanding.

 "Jadi, semangat kaderisasi, menjunjung tinggi ideologi partai sebagai partai kader sepertinya jauh lebih mengemuka dan jauh lebih menonjol bagi PDI-P," ucap Adi.

Luka politik pada Pilkada DKI Jakarta 2017

Adi menganggap, tak jadinya PDI-P mengusung Anies bisa jadi karena faktor luka politik pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Seperti diketahui, Anies pernah berhadapan dengan kader PDI-P, yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Saat itu, Anies berhasil menang dari Ahok pada putaran kedua.

 "(Tak jadi diusungnya Anies) tentu sebagai salah satu bentuk bahwa PDI-P dan Anies dalam banyak hal tak ada kecocokan apa pun karena harus diakui luka politik Pilkada DKI Jakarta 2017 sepertinya memang cukup membekas di kader-kader PDI-P, khususnya PDI-P Jakarta," ungkap Adi.

Meski Anies sempat menjalin komunikasi politik dengan sejumlah pimpinan DPD PDI-P pada Sabtu (24/8/2024) lalu, Adi merasa hal itu tak cukup.

Menurut Adi, pertemuan Anies dengan sejumlah pimpinan DPD PDI-P tidak bisa disederhanakan sebagai bentuk koalisi politik.

 "Kenapa PDI-P tidak jadi usung Anies ya tentu saja karena PDI-P tidak mau mempertaruhkan portofolio politiknya, tidak mau mengorbankan basis konstituennya yang selama ini memang cukup berjarak dengan Anies. Harus diakui, pemilih PDI-P dan pemilih Anies sampai hari ini kan memang tidak akur satu sama yang lainnya," jelas Adi.

Tak terpengaruh elektabilitas Anies

Adi mengatakan, PDI-P seolah tidak begitu tergiur dengan sosok-sosok di luar partai yang punya nama besar, salah satunya Anies.

Menurut Adi, PDI-P tetap ingin meneguhkan dirinya sebagai partai kader, yang mana kader inti mereka menjadi prioritas untuk bisa dimajukan dalam pilkada.

"PDI-P ingin memberikan pesan bahwa PDI-P tuh agak berbeda dengan partai lain yang suka silau dengan elektabilitas orang sekalipun bukan kader partai," ujar Adi.

 "Jadi PDI-P sebenarnya tidak silau dan tidak tergoda dengan Anies sekalipun elektabilitasnya paling mentereng," imbuhnya. (*)