MUI DIY Usul Penertiban Kos di Yogyakarta, Sri Sultan HB X Disebut Setuju

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sebagai kota pelajar, Yogyakarta memiliki banyak sekali penyedia jasa kos yang menjamur untuk memenuhi kebutuhan para mahasiswa.

Melihat fenomena ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Istimewa Yogyakarta mengusulkan adanya penertiban terhadap pengelolaan kos-kosan di wilayah ini.

Tujuan utama dari usulan tersebut adalah untuk menjaga nilai-nilai luhur adat istiadat, moral, etika, serta ajaran agama di tengah masyarakat Yogyakarta.

KH Machasin, Ketua MUI DIY, menyampaikan usulan ini secara langsung kepada Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X dalam pertemuan di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (23/8/2024).

“Beliau Ngarsa Dalem akan membicarakan misalnya tentang kos-kosan dengan itu akan dibicarakan dengan bupati/walikota karena mereka yang punya wilayah,” ujar Machasin.

Machasin juga menyebut, selain pengembangan indekos yang berpegang pada adat ketimuran, ia juga berniat membuat tempat-tempat publik menjadi lebih ramah terhadap umat muslim.

Baca juga: Soal Kabar Presiden Jokowi Minta Bertemu, Sri Sultan HB X: Nggak Dihubungi

Bukan tanpa alasan, umat muslim berkewajiban untuk beribadah wajib 5 waktu dalam sehari.

Sehingga, hal ini membutuhkan tempat khusus yang lebih mudah diakses.

Hal ini akan mendukung pengembangan halal tourism di DIY.

“Kan turis itu tidak semuanya muslim, tapi bagaimana turis muslim ini bisa lebih kerasan lagi. Muslim friendly istilahnya. Misalnya kalau mau cari makanan halal mudah, mau salat tidak terlalu sulit dan seterusnya,” kata Machasin.

Terkait dengan usulan-usulan tersebut, menurut Machasin, Sri Sultan HB X memberikan apresiasinya.

DIY diharapkan tidak hanya menjadi tempat orang untuk belajar dan mendapatkan ijazah, tetapi juga tempat orang mempelajari budaya.

Mereka yang pulang dari DIY, bisa menjadi duta-duta kebudayaan di kampung halamannya. (*)