Sri Sultan Apresiasi Pidato Presiden, Harap Pembangunan Berlanjut

TRIBUNJOGJA.COM- Dalam memperingati HUT ke-79 Kemerdekaan RI, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X mengikuti Rapat Paripurna DPRD DIY pada Jumat (16/08). 

Dalam rapat tersebut, keduanya mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo yang disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024. 

Tidak hanya itu, Sri Sultan dan Sri Paduka juga mengikuti rapat paripurna lainnya pada sore hari untuk mendengarkan pidato Presiden terkait penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangan.   

Menanggapi pidato Presiden, Sri Sultan menyampaikan apresiasi atas keterangan yang disampaikan. Beliau berharap pembangunan di Tanah Air tetap berlanjut dan terus berjalan di tengah tantangan krisis ekonomi global yang saat ini tengah melanda dunia.

"Bagus, ya walaupun pendapatan negara turun dari tahun sebelumnya. Memang fluktuatif karena perekonomian duni. Jadi yang menjadi beban besar adalah pinjaman yang besar sehingga jangan sampai ada 'stuck' pembangunan ekonomi di dalam, negeri," tandasnya usai menghadiri Rapur DPRD DIY.

Dalam penyampaiannya , Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut gambaran besar arsitektur RAPBN 2025 adalah sebagai berikut, Belanja Negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun yang terdiri dari, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.693,2 triliun, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp919,9 triliun. 

Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun, perlindungan sebesar Rp504,7 triliun,kesehatan direncanakan sebesar Rp197,8 triliun, atau 5,5 persen dari belanja negara.

Anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp124,4 triliun. Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun serta anggaran transfer ke daerah direncanakan Rp919,9 triliun 

"Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505.4 triliun dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta keterjangkauan layanan publik," tuturnya. 

Presiden Jokowi mengungkapkan defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53 persen terhadap PDB atau Rp616,2 triliun yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati. 

Pemerintah terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, mendorong kebijakan pembiayaan skema KPBU, termasuk penguatan Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV), serta peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan Usaha Ultra Mikro. 

Sebelumnya, dalam Pidato Kenegaraan menjelang HUT RI, Jokowi menyampaikan sejumlah capaian keberhasilan yang ditorehkan selama 10 tahun memimpin Indonesia. Capaian tersebut berupa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di atas 5 persen di saat perekonomian negara lain banyak yang tak tumbuh. 

"Inflasi di Indonesia terus terkendali dan tetap bisa dijaga di kisaran 2 hingga 3 persen. Capaian tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan negara lain. Bahkan ada negara yang inflasinya mencapai lebih dari 200 persen," ujar Presiden Jokowi di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta. 

Presiden Jokowi menyatakan keberhasilan dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem dari sebelumnya 6,1 persen menjadi 0,8 persen pada 2024. 

Selanjutnya penurunan angka stunting 37,2 persen menjadi 21,5 persen berdasarkan data 2023. Kemudian mampu menekan tingkat pengangguran dari sebelumnya 5,7 persen menjadi 4,8 persen pada 2024.