Komisi A DPRD DIY Dorong Optimalisasi Anggaran untuk Mitigasi Bencana

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki 14 potensi ancaman bencana. Untuk melakukan berbagai upaya mitigasi dan penanganan bencana, diperlukan dukungan anggaran yang mencukupi.

Anggota Komisi A DPRD DIY, Yuni Satia Rahayu mengatakan pihaknya rutin bertemu dengan mitra kerja Komisi A DPRD DIY. Selain menanyakan masalah di lapangan, pertemuan tersebut juga untuk memastikan anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencukupi.

“Jadi anggaran ini hasil dari koordinasi dengan OPD terkait, dan kami juga memastikan itu (alokasi anggaran) cukup,” katanya, dalam Ngobrol Parlemen, Senin (22/07/2024).

Di samping mengoptimalkan anggaran untuk penanganan bencana, pihaknya juga mendorong kesiapan masyarkat untuk menghadapi bencana.

Berkaca dari erupsi Merapi 2010 lalu, pemerintah dan masyarakat sama-sama belajar terkait penanganan bencana Merapi.

Menurut dia, pemahaman masyarkat terkait penanganan bencana sangat diperlukan. Sehingga ketika terjadi bencana, masyrakat bisa menghadapi bencana secara rasional.

“Kesiapan masyarakat juga kami perhatikan. Tahun 2010 lalu, banyak yang ingin menolong saat erupsi Merapi, tetapi tidak tahu prosedurnya, sehingga malah ada yang cidera. Puting beliung juga menjadi salah satu ancaman, nah apakah pemangkasan pohon ini sudah dilakukan. Ketika ada gempa, masyrakrat harus berbuat apa, sekolah harus bagaimana, ini menjadi penting,” terangnya.

“Sehingga edukaasi dan sosialisasi harus selalu dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat. Tidak hanya masyarakat, relawan juga harus terus ditingkatkan pengetahuannya. Apalagi setiap tahun jumlah relawan kan bertambah. Relawan yang baru bergabung ini tentu perlu dibekali juga,‘ lanjutnya.

Pihaknya juga mendorong sosialisasi dan edukasi melalui media sosial. Sebab dengan media sosial, jangkauan informasi akan lebih luas. Informasi tidak hanya diterima oleh masyarakat DIY, tetapi masyakat luar DIY yang akan berkunjung ke DIY. 

Sementara itu, Kepala Sub Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) DIY, Enaryaka menerangkan penanggulangan bencana merupakan tugas bersama, sehingga harus ada kerja sama pentahelix. 

Selama ini, BPBD DIY telah berkolaborasi dengan DPRD DIY untuk kegiatan mitigasi bencana berbasis masyarkaat, seperti pembentukan kelurahan tangguh bencana, satuan pendidikan aman bencana, dan lain-lain.

“Kalau bicara anggaran, kami bersyukur sekali ada peningkatan. Paradigma sekarang berubah. Dulu responsif, sekarang preventif. Preventif ini salah satunya adalah peningkatan kapasitas SDM, sehingga perlu pelatihan-pelatihan, terutama kepada masyarakat, termasuk relawan,” terangnya.

Tidak hanya peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi anggaran juga diperlukan untuk pengadaan alat untuk mendukung penanganan bencana. Ia menilai alat yang digunakan untuk menangani bencana satu dan yang lain berbeda-beda.

“Setelah SDM, tentu diperlukan pendukungnya, yaitu peralatan. Karakteristik bencana akan berbeda-beda. Gunung meletus dengan banjir, pasti alatnya berbeda. Sehingga peralatan yang dibutuhkan disesuikan dengan karakteristik bencananya,” paparnya.

Yang tak kalah penting adalah penyusunan dokumen rencana kontijensi. Dokumen tersebut berfungsi untuk menyamakan persepsi seluruh stakeholder yang terlibat, sehingga juga membutuhkan anggaran. (maw)