Pemkab Kulon Progo Alokasikan Rp 19,5 Miliar untuk Bayar Premi BPJS Kesehatan Warga Kurang Mampu

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kulon Progo, Sri Budi Utami mengatakan alokasi anggaran BPJS Kesehatan di 2024 mencapai Rp 19,5 miliar.

Penulis: Alexander Aprita | Editor: Hari Susmayanti
TRIBUN JOGJA/Alexander Ermando
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kulon Progo, Sri Budi Utami 

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo mengalokasikan anggaran sebesar Rp 19,5 miliar untuk kebutuhan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di 2024.

Adapun nilainya mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2023.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kulon Progo, Sri Budi Utami mengatakan alokasi anggaran BPJS Kesehatan di 2024 mencapai Rp 19,5 miliar.

"Anggaran tersebut digunakan untuk membayar premi iuran BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu," jelas Budi pada Senin (08/07/2024).

Nilai tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Sebab di 2023 lalu, Pemkab Kulon Progo mengalokasikan Rp 23 miliar untuk program BPJS Kesehatan.

Menurut Budi, pengurangan dilakukan karena serapan di 2023 tidak mencapai pagu yang ditetapkan. Meski berkurang, langkah antisipasi dan penyesuaian tetap disiapkan.

"Kalau nantinya butuh tambahan anggaran, bisa disertakan dalam APBD Perubahan 2024," ujarnya.

Baca juga: Motor Warga Sentolo Kulon Progo Hilang Saat Diparkir di Rumah, Diduga Dicuri

Budi mengatakan Pemkab Kulon Progo menanggung beban premi iuran BPJS Kesehatan untuk 42 ribu jiwa. Puluhan ribu warga tersebut tergolong kurang mampu secara ekonomi.

Menurutnya, tidak semua warga tersebut masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Mereka pun bisa melapor ke kalurahan untuk mendapatkan rekomendasi agar bisa memanfaatkan program BPJS Kesehatan dari Pemkab Kulon Progo.

"Nanti rekomendasinya diverifikasi Dinas Sosial lalu diteruskan ke kami," kata Budi.

Setiap bulannya, Pemkab Kulon Progo perlu menanggung beban iuran premi BPJS Kesehatan warga kurang mampu sekitar Rp 1,5 miliar.

Selama Januari hingga April 2024, total tanggungannya mendapai Rp 6 miliar.

Pemkab Kulon Progo juga berupaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi warganya.

Sekretaris Daerah Kulon Progo, Triyono mengatakan upaya tersebut dilakukan sejak tingkat paling bawah yaitu dari para kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tiap kalurahan.

"Peran para kader ini sangat penting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Kulon Progo agar semakin optimal," katanya. (alx)

Sumber: Tribun Jogja
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved