Capaian Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Mandiri di DIY Masih 33 Persen

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Capaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja mandiri di DIY mencapai 33 persen.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta , Rudi Susanto mengatakan hingga akhir tahun 2024 capaian kepesertaan untuk pekerja mandiri meningkat hingga 37 persen.

Penambahan tersebut setara dengan 400ribu peserta baru di segmen pekerja mandiri atau pekerja bukan penerima upah.

“Kami banyak dibantu oleh Pemda DIY bersama pemerintah kabupaten/kota. Ada komitmen dari Pemda DIY untuk mencorong coverage menjadi 37 persen hingga akhir 2024,” katanya, Rabu (26/06/2024).

Ia menyebut ada dua tantangan besar yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan capaian kepesertaan.

Tantangan pertama ialah pembayaran.

Menurut dia, meskipun iuran paling rendah ialah Rp16.800, namun ada pekerja rentan yang belum bisa melakukan pembayaran. 

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta Berikan Beasiswa untuk 649 Anak Ahli Waris Pada Januari-Maret 2024

Tantangan kedua berkaitan dengan kesadaran, terutama bagi pekerja informal.

Sama seperti asuransi, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bisa berjalan ketika terjadi kecelakaan kerja. 

"Pekerja merasa belum jadi kebutuhan. Karena seperti proses asuransi, kalo terjadi risiko perlindungannya berjalan. Kesadaran pekerja masih kurang, sehingga ini menjadi tantangan besar," terangnya. 

Untuk itu, pihaknya menggandeng pemerintah agar bisa mendorong dari sisi regulasi pekerja rentan. 

Selain itu, pihaknya juga bakal masif melakukan sosialisasi bersama stakeholder lain.

Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui manfaat paripurna BPJS Ketenagakerjaan . 

Sebelumnya, Kabid Kepesertaan Program Khusus dan Keagenanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta , Ahmad Athobary menyebut tahun ini pihaknya lebih fokus pada pekerja informal, seperti tukang becak, tukang ojek, nelayan, petani, pedagang, dan lainnya. 

"Kami upayakan agar kepesertaan meningkat, supaya masyarakat bisa memanfaatkan jaminan sosial Ketenagakerjaan. Ke depan kami fokus ke program pekerja informal atau bukan penerima upah, karena lebih rentan terkena sosial ekonomi ketika berhenti bekerja," ujarnya. ( Tribunjogja.com )