DPRD Klaten Gelar Rapat Paripurna, Pembahasan Tiga Raperda Harus Selesai Tahun 2024

Laporan Reporter Tribun Jogja, Dewi Rukmini

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna pada Senin (24/6/2024) malam.

Rapat paripurna itu digelar untuk membahas tiga rencana peraturan daerah (Raperda) dan membentuk panitia khusus (Pansus) gabungan komisi. 

Adapun, tiga raperda yang dimaksud antara lain Raperda tentang Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023,

Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045, dan Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok. 

Baca juga: Ada Masalah saat PPDB, Bisa Adukan ke ORI DIY

"Setelah dibahas kami akan langsung kebut rapat dengan badan anggaran (Banggar) TAPD untuk membahas raperda tentang jawaban pelaksanaan APBD 2023. Di sisi lain kami juga sudah membentuk pansus gabungan komisi untuk membahas dua raperda lainnya," ucap Ketua DPRD Kabupaten Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, saat ditemui usai kegiatan, Senin (24/6/2024) malam. 

Dikatakan, Pansus gabungan komisi I dan III DPRD Kabupaten Klaten akan membahas Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Pansus itu akan dipimpin oleh Hamenang Wajar Ismoyo dan Marzuki.

Kemudian, Pansus gabungan Komisi II dan IV bakal membahas Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok yang akan dipimpin oleh Triyono dan Haryanto. 

Pihaknya berharap pembahasan tiga raperda itu bisa selesai sebelum periode jajaran DPRD Klaten berakhir pada 22 Agustus 2024.

Terutama raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023 dikatakan harus selesai tahun ini, karena bakal menjadi dasar pembahasan APBD 2025. 

"Nah yang menarik adalah dua raperda selanjutnya. Pertama raperda terkait RPJPD, tentu kami harus hati-hati, lebih teliti, dan detail karena berkaitan rencana Kabupaten Klaten mau dibawa ke mana sampai 2045. Harapannya nanti banyak stakeholder yang terlibat," ujarnya. 

Adapun terkait raperda kawasan tanpa rokok, Hamenang menyebut hal itu bukan berarti pemerintah akan membunuh rokok di Kabupaten Klaten. Melainkan, pemerintah berusaha bisa mengatur kawasan-kawasan yang sekiranya boleh atau tidak untuk merokok. 

Pada rapat paripurna itu, Bupati Klaten, Sri Mulyani, sempat menjawab pandangan umum dari fraksi terhadap raperda nota pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023, RPJPD 2025-2045, dan kawasan tanpa rokok. 

Sri Mulyani memaparkan ada beberapa langkah yang sudah ditempuh eksekutif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Di antaranya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak berupa kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak daerah. 

"Serta membentuk sinergitas antar stakeholder seperti Badan Pertahanan Nasional, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Samsat, perijinan, dan aparat penegak hukum. Sehingga ada persamaan persepsi untuk memaksimalkan potensi-potensi Pendapatan asli daerah," jelasnya.

Sri Mulyani menyampaikan, pada dasarnya pelaksanaan pengelolaan penganggaran APBD 2023 berjalan baik, meskipun silpa masih relatif besar. Akan tetapi nilai silpa saat ini, dikatakan mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

"Penurunan Silpa terjadi karena optimalisasi belanja yang dilakukan oleh perangkat daerah. Sementara itu terkait perubahan penghapusan tarif suket tembakau merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan tarif juga tembakau," katanya.

"Namun demikian Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok sebagaimana amanat dari Pasal 151 ayat 2 Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan," ucap dia.

Pihaknya menjelaskan sektor yang berkontribusi besar menaikkan PAD, salah satunya karena ada peningkatan kegiatan pendapatan objek pajak baru yang muncul. Sebab adanya kemudahan investasi dan perizinan, peningkatan pengawasan dan monitoring atas pembayaran pajak. 

Disebutkan, resesi belanja dan transfer Kabupaten Klaten 2023 sebesar 90,51 persen dari total anggaran. Meskipun terhadap program kegiatan dengan capaian realisasi rendah. Namun tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi belanja. 

"Itu termasuk serapan anggaran tinggi. Lalu terkait predikat opini wajar tanpa pengecualian ada penilaian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan yang telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan tidak menjadikan indikasi langsung keberhasilan pembangunan," jelasnya.

Secara keseluruhan persentase perokok aktif di Kabupaten Klaten selama 3 tahun terakhir, pada 2021 perokok aktif usia kurang 18 tahun sebanyak 2 persen dan usia lebih dari 18 tahun sebesar 1,5 persen.

Kemudian pada 2022 dikatakan perokok aktif usia kurang dari 18 tahun di Kabupaten Klaten mencapai 6,8 persen, dan usia di atas 18 tahun adalah 10,2 persen. Selanjutnya pada 2023, terdapat 3,2 persen perokok aktif usia kurang dari 18 tahun dan 11,3 persen usia di atas 18 tahun di Kota Bersinar.

Sementara itu, Sri Mulyani juga memaparkan sasaran utama yang akan dicapai dalam periodisasi rencana pembangunan jangka panjang daerah selama 20 tahun ke depan. 

Di antaranya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten, utamanya didukung peningkatan pendapatan perkapita. Kemudian, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, serta meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh di lingkungan nasional. 

Lalu, meningkatkan daya saing sumber daya manusia, serta menurunkan intensitas emisi gas rumah kaca menuju net Zero emission. (drm)