Pj Bupati Magelang Sebut Pengentasan Kemiskinan Berawal dari Data yang Akurat

Penanganan masalah kemiskinan tidak hanya menjadi tugas pemerintah pusat dan daerah tetapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen pemangku kepentingan seperti dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial/kemasyarakatan dan filantropi.

"Penanggulangan kemiskinan akan berdaya guna secara efektif jika penanganannya dilakukan lintas sektor, terencana, terkoordinasi secara sistematis, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat," ujar Margono.

Kegiatan ini bermaksud menyamakan persepsi semua stakeholder TKPK Kabupaten Magelang dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah serta mendorong terwujudnya koordinasi dan pengendalian program kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang.

Tujuannya yaitu mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, termasuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrem Kabupaten Magelang tahun 2024.

"Kemudian melaporkan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem, serta memastikan ketepatan jenis intervensi, lokasi dan sasaran penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan agar lebih efektif dan efisien dalam menurunkan angka kemiskinan," terangnya.

Rapat Koordinasi TKPK Kabupaten Magelang diikuti unsur dari DPRD, Sekretaris Daerah, para Asisten, semua perangkat daerah, camat, perguruan tinggi, BUMN, BUMD, Baznas, dunia usaha, organisasi sosial, dan organisasi masyarakat.

Kegiatan berlanjut dengan pemaparan materi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Adi Waryanto selaku ketua TKPK Kabupaten Magelang tentang Penguatan Kelembagaan TKPK Kabupaten Magelang.

Dilanjutkan materi dari Kepala Bappeda Litbangda Kabupaten Magelang, M Taufiq Hidayat Yahya, tentang Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan. Kemudian laporan pelaksanaan Garda Pepak (Gerakan Pendampingan untuk Percepatan Penurunan Kemiskinan) dari BKPPD, DPRKP, dan Dispuspa Kabupaten Magelang. (*)