Pj Bupati Magelang Sebut Pengentasan Kemiskinan Berawal dari Data yang Akurat

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Pj Bupati Magelang Sepyo Achanto menyebutkan langkah pertama untuk menanggulangi kemiskinan harus diawali dengan data yang akurat.

Tidak hanya itu, inflasi, stunting, pengentasan kemiskinan, dan pengangguran menjadi konsentrasi untuk diatasi bersama.

Hal tersebut disampaikan Pj Bupati saat membuka Rakor Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan (TKPK) di Ruang Bina Karya Setda Kabupaten Magelang, Jumat (14/6/2024).

"Untuk langkah pertama tentunya kita harus dengan data. Kita sudah tidak bisa dengan narasi-narasi, kegiatan ini, kegiatan itu, kegiatan harus dilakukan dengan mensasar data," tegas Sepyo.

Terkait data tersebut, pada triwulan 1, Sepyo menyebutkan sudah dievaluasi oleh pusat. Data yang disampaikan kemiskinan ekstrem untuk desil 1 Kabupaten Magelang pada akhir 2023 ada 47.935 jiwa.

Sepyo berharap data tersebut sudah sesuai karena sudah disampaikan ke Kemendagri.

"Tolong dikroscek apakah sudah sesuai dengan aplikasi P3KE, apabila ada perubahan tolong diupdate di triwulan 2, bisa naik apa turun, itu harus disampaikan, jangan sampai nanti kita laporan triwulan 2 datanya berubah. Berubah oke, tapi harus ada berita acaranya. Baik pusat maupun gubernur monitoring data melalui P3KE," pesannya.

Sepyo berpesan agar data yang ada harus selalu terupdate, harapannya data angka kemiskinan itu terus turun, sehingga menunjukkan keberhasilan Pemkab Magelang.

"Kita semua kerja sama, kita tim dari Kabupaten Magelang, mulai dari Pj. Bupati, seluruh pejabat, OPD, ASN, perangkat desa, sampai ke masyarakat kita harus bahu membahu untuk berkerja sama berkoordinasi," ajaknya.

Baca juga: Ini Daftar Pemenang Lomba Penulisan Artikel Ilmiah Populer dan Krenova Kota Magelang 2024

Setelah berpatokan pada data, kemudian tim dari Kabupaten Magelang mendasar data-data kemiskinan ekstrem itu sendiri. Langkahnya sesuai dengan parameter yang digariskan dari pusat karena indikator penanganan dimonitor dari pusat.

Hal ini harus dilakukan sesuai Inpres No.4 Tahun 2022 tentang penanganan kemiskinan ekstrem.

Ada beberapa kriteria, yaitu mengurangi beban pengeluaran, kemudian meningkatkan pendapatan, dan meminimalkan wilayah kantong-kantong kemiskinan.

Sepyo menambahkan, dari tiga kriteria itu ada kegiatan yang bersinggungan dengan OPD.

"OPD tolong nanti diprogramkan dengan anggaran yang ada ini untuk disassar. Terkait dengan anggaran bisa juga melibatkan Baznas. Untuk mengurangi pengeluaran, bisa CSR tentunya di bawah koordinasi TKPK ini," pungkasnya.

Sekretaris Bappeda Litbangda Kabupaten Magelang, Margono menyebutkan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem merupakan salah satu persoalan mendasar, yang menjadi prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat maupun daerah dan merupakan persoalan global yang secara khusus tertuang dalam Dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).