PPDB Kota Yogyakarta: Forpi Sebut Pemaksaan Pembelian Seragam Identitas Sering Dikeluhkan Masyarakat

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogya menyebut pengadaan seragam identitas seringkali jadi polemik dalam rangkaian Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SD dan SMP.

Anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba, menyampaikan, bahwa dalam PPDB tahun-tahun sebelumnya, pihaknya masih menemukan aduan terkait pungutan pengadaan seragam identitas.

"Aduan soal seragam masih ada. Apalagi seragam identitas itu hampir setiap sekolah punya, masing-masing sudah ada sejak zaman dulu," tandasnya, Senin (10/6/2024).

Baca juga: PPDB Kota Yogyakarta 2024: SD dan SMP Negeri Dilarang Paksa Siswa Beli Seragam di Sekolah

Menurutnya, keberadaan sergam identitas, atau sering disebut sebagai seragam khusus, sejatinya tidak ada masalah, selama pihak sekolah tidak ikut campur dalam proses pengadaannya.

Dalam artian, pengadaan bisa dilakukan melalui paguyuban orang tua atau wali murid, selama tidak ada pemaksaan untuk membelinya.

"Itu kan yang sering dikeluhkan masyarakat. Tapi, selama itu diatur paguyuban orang tua dan sekolah tidak ikut campur, ya tidak masalah. Yang penting, sifatnya tidak wajib, boleh beli, boleh tidak," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Kamba mempersilakan orang tua atau wali melapor, ketika ada orang tua atau wali siswa yang mendapati adanya paksaan untuk membeli seragam identitas di sekolah atau paguyuban.

Aduan dapat dilayangkan ke posko aduan dan layanan informasi PPDB, yang difasilitasinya di Sekretariat Forpi Kota Yogya, di Kompleks Balai Kota Yogyakarta.

"Pemantauan posko itu semua cakupan. Tidak hanya terkait administrasi, seperti perpindahan KK dan ijazah saja, tetapi juga potensi pungli (pungutan liar)," pungkasnya. (aka)