Buntut Dugaan Kekerasan Peserta Aksi, PMII Yogyakarta Akan Laporkan Oknum Satpam DPRD DIY ke Polisi

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mengancam akan melaporkan oknum petugas keamanan DPRD DIY dan aparat yang bertindak represif ke pihak kepolisian.

Para mahasiswa mengaku kecewa atas tindakan represif petugas keamanan DPRD DIY dan aparat kepolisian yang diduga melakukan tindak kekerasan terhadap seorang peserta aksi.

Diberitakan sebelumnya, Gabungan aliansi mahasiswa itu menggelar aksi di DPRD DIY untuk menyuarakan penolakan terhadap program tabungan perumahan rakyat (Tapera), Senin (10/6/2024) siang.

Pada saat aksi berlangsung, beberapa dari mereka berupaya membakar ban bekas.

Namun tindakan itu dicegah petugas keamanan yang berakibat terjadinya kericuhan.

"Bahwasanya kami sangat mengecam, menyayangkan tindakan represifitas anggota keamanan DPRD DIY karena kader kami mengalami kekerasan hingga berdarah," kata Ketum PMII Cabang Yogyakarta, Ilyasa Alfin Abadi seusai aksi.

Ia mengancam akan datang ke DPRD DIY dengan massa yang lebih banyak untuk menuntut keadilan hukum atas insiden yang dialami seorang anggotanya.

Ilyasa juga tak segan untuk melapokan dugaan tindak kekerasan itu ke pihak kepolisian.

"Iya, kami akan melaporkan ke Polisi. Kami menuntut secara hukum, sampai keadilan ada di tangan kami. Kami akan datang dengan massa lebih banyak, lebih besar menuntut hukum keadilan atas represifitas," tegasnya.

Baca juga: Seorang Mahasiswa Terluka saat Gelar Aksi Tolak Tapera di DPRD DIY, Ini Keterangan Kapolresta Jogja

"Malam ini juga kami akan melaporkan tindakan ini ke pihak kepolisian," imbuh Ilyasa.

Dia menyampaikan kedatangan ratusan massa dari berbagai aliansi mahasiswa ini untuk menyuarakan tuntutan beberapa kebijakan pemerintah.

Mereka mengkritisi program Tapera dan tindakan momersialisasi pendidikan khususnya diperguruan tinggi.

Sebelum meninggalkan gedung DPRD DIY, para mahasiswa sempat berdialog dengan Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana.

Secara pribadi Huda Tri Yudiana mendukung sepenuhnya aksi penolakan program Tapera tersebut.

"Karena Tapera kebijakan nggak logis memotong 2,5 persen dari gaji teman-teman sampai mendapat rumah. Itu butuh puluhan tahun bahkan ratusan tahun belum tentu bisa," terang Huda.