Disperakim Sebut 10 Ribu Rumah di Klaten Masih Belum Layak Huni

Laporan Reporter Tribun Jogja, Dewi Rukmini

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Jumlah Rumah Tak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, terbilang masih cukup tinggi.

Serangkaian upaya rehabilitasi atau perbaikan RTLH itupun terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten, di antaranya dengan menyalurkan program stimulan RTLH. 

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Kabupaten Klaten, Muh Anwar Shodiq, mengungkapkan hingga akhir 2023 tercatat masih ada sekitar 10 ribu rumah yang masuk kategori tidak layak huni di Bumi Bersinar.

Dikatakan, jumlah tersebut tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 

"10 ribu rumah tidak layak huni itu rata-rata hampir tersebar di semua wilayah kecamatan. Itu berdasarkan pendataan 2017 lalu. Kami berharap tahun ini bisa melakukan pendataan lagi untuk  memperbaharui perbaikan data. Karena kemungkinan ada status yang sudah berubah, semisal diperbaiki atau kepemilikan rumah sudah ganti," ucap Anwar kepada Tribunjogja.com, Kamis (30/5/2024). 

Kendati demikian, Anwar menyebut upaya perbaikan rumah tidak layak huni terus dilakukan Pemkab Klaten.

Mengingat, rehabilitasi RTLH termasuk dalam upaya pengentasan kemiskinan di Bumi Bersinar. 

Baca juga: Pemkab Klaten Salurkan Bantuan Stimulan RTLH, 245 Unit Rumah Bakal Direhab Tahun Ini

Anwar menyebut pada 2023 lalu, Pemkab Klaten telah mengalokasikan sekitar Rp9 miliar untuk menstimulan renovasi 765 unit rumah.

Di mana setiap warga penerima bantuan RTLH memperoleh Rp12 juta. 

Adapun pada 2024, ia menuturkan terdapat sebanyak 245 unit rumah yang akan diperbaiki dengan stimulan bantuan RTLH.

Jumlah itu tersebar di 89 desa di 26 wilayah kecamatan se-Kabupaten Klaten. 

"Setiap unit atau KK (kepala keluarga) akan menerima Rp12 juta. Meski tahun ini jumlah unitnya berkurang ketimbang 2023. Tetapi InsyaAllah tahun depan, Bupati Sri Mulyani mau menaikkan volume penerima seperti 2023 dan nominal bantuan menjadi Rp15 juta," ujarnya.

"Kami berharap setiap tahun paling tidak bisa mengentaskan 1.000 unit RTLH karena masih ada 10 ribu rumah tak layak huni. Apalagi Bupati memang konsen untuk segera mengangkat angka kemiskinan," tambah dia.

Menurut Anwar, permasalahan RTLH tidak bisa diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten saja.