CfDS UGM Sebut Bayar Kuliah Pakai Pinjol Beratkan Mahasiswa, Bunga Bisa Capai 1,75 Persen per Bulan

Misalnya, skema cicilan internal yang ditawarkan oleh Universitas Indonesia (UI) terbatas hanya untuk mahasiswa program sarjana dan vokasi. Di sisi lain, kerja sama kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan platform pinjol seperti Danacita memiliki bunga yang tinggi, yakni 1,60−1,75 persen per bulan.

“Bunga tersebut dipandang memberatkan mahasiswa, khususnya yang termasuk dalam kelompok kurang mampu. Sehingga, respon kampus yang mendorong penggunaan pinjol sebagai solusi menuai kritikan keras,” tekan Arifatus.

Di UGM, melalui Keputusan Rektor Unversitas Gadjah Mada nomor 243/UN1.P/KPT/HUKOR/2024 tentang Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana dan Sarjana Terapan Jalur Seleksi Nasional Bedasaran Prestasi dan Tes Unversitas Gadjah Mada Tahun Akademik 2024/2025, ada lima kategori UKT.

Lima kategori itu diantaranya UKT Pendidikan Unggul dan UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 25-100 persen.

Artinya, mahasiswa bisa mendapatkan subsidi dari kampus, sesuai dengan hasil analisa kampus terhadap kondisi keuangan mahasiswa.

Namun, bagi mahasiswa UKT Pendidikan Unggul, ia diwajibkan membayarkan UKT penuh tanpa ada subsidi apapun.

Adapun UKT termurah di UGM adalah Rp11.400.000 dan termahal adalah Rp30.000.000. Biaya itu akan dibayarkan setiap enam bulan saat masa perkuliahan.

Tribun Jogja menghitung, apabila mahasiswa diminta membayar Rp11.400.000 per semester dengan menggunakan pinjol selama enam bulan, maka ia dikenakan bunga 1,60 persen per bulan.

Cicilan per bulan menjadi Rp2.139.400. Dengan begitu, apabila menggunakan pinjol, mahasiswa membayar UKT total Rp12.836.400 atau selisih kurang lebih Rp1.436.400 dibandingkan ia membayar tunai.

Dikatakan Arifatus, pemberian solusi pemakaian pinjol, alih-alih mengevaluasi masalah struktural universitas, menimbulkan pertanyaan besar terhadap peran aktif akademik kampus terhadap masyarakat.

“Ketergantungan pada pinjaman swasta hadir karena absennya kebijakan dan skema pinjaman pemerintah dan juga diproyeksikan berpotensi akan terus mengalami peningkatan biaya pendidikan,” tutur Achmed.

Pinjaman swasta minim proteksi bagi debitur, rentan terhadap wanprestasi, dan tidak seimbang dalam aturannya dianggap bisa menghambat akses ke pendidikan tinggi dan memperbesar kesenjangan sosial.

“Harapannya, hasil riset ini dapat berperan sebagai landasan akademis untuk memandang skema pinjol sebagai solusi yang memberatkan mahasiswa, dan mendukung suara mahasiswa yang menolak keras skema tersebut,” tutup Achmed. ( Tribunjogja.com )