Peringati Ulang Tahun Kenaikan Takhta Sri Sultan HB X dan GKR Hemas Ke-35, Bukan Sekadar Nostalgia

TRIBUNJOGJA.COM - Dalam Mangayubagya Tingalan Jumenengan Dalem (Peringatan Ulang Tahun Kenaikan Takhta) ke-35 Sri Sultan Hamengku Buwono X dan GKR Hemas dalam tahun masehi yang diperingati setiap tanggal 7 Maret, digelar diskusi bertajuk Sinau Sejarah dengan tema "Menjaga dan Melestarikan Keistimewaan Yogyakarta" di Kampus Terpadu Universitas Widya Mataram (UWM), Kamis (7/3/2024).

Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. menyambut positif diselenggarakannya diskusi Sinau Sejarah "Menjaga dan Melestarikan Keistimewaan Yogyakarta".

Menurut Edy Suandi Hamid, peringatan ulang tahun kenaikan takhta ke-35 Sri Sultan HB X dan GKR Hemas bukan sekadar nostalgia.

"Sinau sejarah itu memberikan kemanfaatan bagi kita untuk mengenang masa lalu, mengenang nenek moyang kita. Dari mengenang, jadi sumber pelajaran, kaca benggala, sumber inspirasi untuk kita melangkah ke depan. Ketika membaca sejarah serta pelaku sejarah dan sepak terjangnya, muncul ide baru, inovasi, invensi, jadi modal melangkah ke depan. Jadi bukan sekadar nostalgia," terang Edy Sunadi Hamid.

"Kami berharap kepemimpinan Sri Sultan HB X bisa mewujudkan tujuan dari keistimewaan dan DIY dan pelaksanaan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik," ujarnya.

Apabila sejarah itu dikaitkan dengan peringatan ulang tahun kenaikan takhta ke-35 Sri Sultan HB X dan GKR Hemas, lanjut Edy, praktis hal tersebut tak dapat dilepaskan dari Keistimewaan DIY.

"Kalau kita berbicara tentang tujuan keistimewaan, mewujudkan pemerintahan yang demokratis, kadang orang salah memahami bagaimana demokrasi di kerajaan yang dipahami dengan absolutismenya. Apalagi kita lihat,  Sri Sultan HB X jadi gubernur dengan penetapan sehingga itu seringkali dianggap tidak demokratis," kata Edy.

Baca juga: Kirab Trunajaya Digelar Peringati Ulang Tahun Kenaikan Takhta Sri Sultan HB X dan GKR Hemas Ke-35

"Saya bukan ahli hukum, tapi penetapan itu berdasarkan keputusan yang demokratis, melalui undang-undang, sementara pembuat undang-undang itu dipilih secara demokratis. Jadi salah kalau mengatakan itu tidak sesuai dengan prinsip demokrasi," lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Edy membagikan pengalamannya sebagai Param Poro Projo atau Dewan Pertimbangan Daerah, lembaga nonstruktural yang beranggotakan ahli di bidang masing-masing yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur DIY.

Edy bercerita, selama menjabat sebagai Param Poro Projo, ia turut terlibat dalam proses seleksi pejabat eselon 1 dan eselon 2 di lingkup Pemda DIY.

"Dalam proses seleksi 4-5 Sekda terlibat, semua kepala dinas ketika mau rotasi atau diangkat yang baru, saya juga terlibat sebagai pansel (panitia seleksi)," kata Edy.

"Kita tahu banyak diberitakan di media, pejabat masuk penjara karena menjual beli jabatan. Sementara Sultan menjalankan prinsip demokrasi, menyerahkan sepenuhnya kepada panitia seleksi dan beliau tidak pernah sekalipun intervensi," lanjut Edy.

"Ketika disodorkan 3 nama, tidak pernah sekalipun keluar dari nama-nama tersebut. Bayangkan, padahal kalau beliau (Ngarsa Dalem) bilang A, B, atau C pasti kita sendika dawuh.Tapi ketika telah mendelegasikan kepada pansel, beliau serahkan sepenuhnya sesuai otoritas," tambahnya.

Panghageng II Kawedanan Purwoaji Laksana Keraton Yogyakarta, KRT Purwowinoto, SH dalam kesempatan mengungkapkan bahwa ia mulai bertugas satu tahun setelah Sri Sultan HB X naik takhta, 34 tahun silam.

"Sudah 34 tahun saya melayani Ngarsa dalem di bagian sekretariat dan rumah tangga. Beliau sangat disiplin dan tepat waktu. Kemudian yang saya titeni, ketika beliau memberikan instruksi atau menyuruh, tidak pernah tidak, selalu menggunakan kata tolong meskipun kepada saya yang merupakan bawahan," ungkap KRT Purwowinoto.