Pilpres 2024

Massa Garda Geruduk Kantor Bawaslu DIY, Beri Kado Kerupuk Melempem untuk Ketua Bawaslu

Massa aksi membawa sebuah kaleng kerupuk raksasa berwarna oranye bertuliskan 'Kerupuk Melempem Award' dan deretan banner.

Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Muhammad Fatoni
TRIBUN JOGJA/AZKA RAMADHAN
Massa aksi Gerakan Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan saat berunjuk rasa di Kantor Bawaslu DIY, Kamis (22/2/2024). 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan (Garda) menggeruduk Kantor Bawaslu DIY, Kota Yogyakarta, Kamis (22/2/2024).

Kedatangan massa yang mengenakan beragam busana daerah serta riasan unik ini bermaksud untuk menyampaikan aspirasinya terkait dinamika-dinamika yang terjadi sepanjang gelaran Pilpres 2024.

Massa tiba di Kantor Bawaslu DIY pada kisaran pukul 13.00 WIB.

Mereka membawa sebuah kaleng kerupuk raksasa berwarna oranye bertuliskan 'Kerupuk Melempem Award' dan deretan banner.

Salah satu yang paling mencolok adalah banner dengan tulisan 'Pilpres Ulang Tanpa Jokowi', yang digoreskan dengan cat berwarna merah di atas sebentang kain putih polos.

Selepas berorasi di halaman depan, perwakilan massa aksi pun menyerahkan sekaleng kerupuk dan diterima langsung oleh Ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib, yang sejak awal turut mendengarkan dengan seksama tuntutan publik.

Koordinator aksi, Rendra Setiawan, menandaskan kerupuk melempem yang diserahkan untuk Bawaslu DIY ini merupakan simbol lemahnya pengawasan terhadap gelaran Pilpres 2024.

"Kerupuk melempem ini sudah tidak berguna lagi, kita berikan pada Bawaslu, sebagai simbol melempemnya Bawaslu, yang bersikap lemah terhadap pelanggaran-pelanggaran Pemilu," tegasnya.

Rendra menyebut, berbagai macam pelanggaran sejatinya tampak gamblang serta dilihat oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial atau media mainstream.

Mulai dari maraknya politik uang, hingga penggunaan fasilitas negara oleh pejabat publik, yang seakan-akan didiamkan begitu saja oleh Bawaslu.

"Maka, kami memberi dorongan moral, kritik, juga tekanan kepada Bawaslu, karena masih ada waktu Bawaslu untuk melakukan sesuatu, supaya proses demokratisasi di dalam Pemilu ini dilaksanakan dengan benar," cetusnya. 

"Kalau memang Bawaslu tidak sanggup, ya, lebih baik Pemilu ulang. Dari Yogyakarta ini kami menyerukan reformasi jilid dua, bahwa reformasi belum selesai, kami tidak akan berhenti sampai di sini," tambah Rendra. (*)

Sumber: Tribun Jogja
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved