Pemkab Gunungkidul Klaim Jaminan Perlindungan Non ASN Capai 100 Persen

Laporan Reporter Tribun Jogja, Nanda Sagita Ginting 

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul mengklaim capaian jaminan perlindungan untuk Non ASN di wilayahnya  sudah mencapai 100 persen.

Sekretaris daerah Kabupaten Gunungkidul Sri Suhartanta mengatakan, perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan BPJS Ketenagakerjaan No 134.2.2/PK/40/2021 dan MOU/4/12/2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosisal Ketenagakerjaan di Lingkungan non ASN Pemerintah Kabupaten Gunungkidul .

"Sesuai dengan intruksi Bupati, kami memberikan perlindungan untuk Non ASN dan targetnya sudah mencapai 100 persen, dan Kabupaten Gunungkidul saat ini juga memberikan jaminan perlindungan untum RT, RW, dan Bamuskal dan capaian kita sudah mencapai 96persen," jelasnya dalam keterangannya tertulisnya, Jumat (9/2/2024).

Baca juga: Kenaikan Inflasi Gunungkidul pada Januari 2024 Sebesar 2,42 persen

Sedangkan untuk Anggaran Jaminan Sosisal Ketenagakerjaan bagi Aparatur Kalurahan dianggarkan dalam APBKAL TA 2023 (JKK, JKM, JHT, JP) total Rp, 6 miliar.

Ditanya Inovasi ditahun 2024 seperti apa, Sekretaris daerah menyampaikan untuk tahun 2024 inovasi yang akan direalisasikan berfokus pada jaminan perlindungan kepada pekerja rentan, ekosistem kalurahan, dan ekosistem pasar dengan program perlindungan seluruh komponen pasar untuk buruh gendong.

"Untuk ditahun 2024 kita punya program "Mangan Ketan" Jaminan Perlindungan Pekerja Rentan, Perlindungan Pekerja Bukan penerima Upah dengan Program 100 TK setiap kalurahan," tandasnya ( Tribunjogja.com )