Pemerintah Hentikan Penyaluran Bansos Beras Selama Sepekan ke Depan, Dilanjut Lagi 15 Februari

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Setelah memicu polemik dan banjir kritik, pemerintah pusat akhirnya memutuskan untuk menunda penyaluran bansos atau bantuan pangan pangan beras mulai Kamis 8 Februari 2024 kemarin.

Penghentian penyaluran bansos untuk sementara ini dilakukan oleh pemerintah karena banjir kritik dari berbagai pihak  terkait dugaan penyalahgunaan bantuan untuk pemenangan salah satu pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024.

Penyaluran bansos rencananya akan kembali dilaksanakan sehari setelah pemungutan suara selesai atau pada Jumat 15 Februari 2024 mendatang.

Keputusan penghentian penyaluran bansos untuk sementara waktu ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi.

Dia menyebut, keputusan ini diambil demi menjaga agar Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024 berlangsung kondusif.

"Komitmen kita bersama untuk memastikan Pemilu berlangsung secara tenang, baik, dan lancar," kata dia dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (9/2/2024).

"Saya atas nama pemerintah, tentunya Badan Pangan Nasional, memohon maaf kepada saudara-saudara penerima bantuan pangan beras, ini kita hold sementara dulu, dari 8 Februari sampai dengan 14 Februari. Nanti di 15 Februari, bisa kita mulai lagi bantuan pangan beras ini,” lanjutnya.

Arief mengungkapkan, Presiden Jokowi menyampaikan penyaluran bansos sebaiknya dihentikan saat memasuki masa tenang.

Arahan itu kemudian ditindaklanjuti dengan menghentikan sementara waktu penyaluran bansos.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Bawaslu Bantul Lakukan Simulasi TOT Pengawasan Pemungutan Suara

Tak Ada Muatan Politis.

Kemudian terkait dengan tudingan penyaluran bansos kental dengan muatan politis, Arief pun membantahnya.

Menurutnya, program penyaluran bantuan pangan ini sudah disiapkan jauh-jauh hari.

"Jadi bukan Januari Februari kemudian jelang Pemilu, tidak begitu. Dari sebelum sebelumnya memang sudah dikerjakan," kata Arief.

Ia mengatakan, tidak ada politisasi dalam bantuan pangan beras pemerintah ini kepada 22 juta keluarga penerima manfaat.

"Sehingga, nanti pada waktunya mencoblos memang tidak terkait antara bantuan pangan dengan Pemilu," tegas Arief.