Pemkab Kulon Progo Evaluasi Program Penanganan Kemiskinan di 2023 Lalu

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo menggelar Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan pada Rabu (31/01/2024).

Satu di antara yang dibahas adalah evaluasi penanganan kemiskinan di 2023.

Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang juga Sekretaris Daerah Kulon Progo , Triyono mengatakan ada sejumlah catatan yang perlu dikaji dari penanganan kemiskinan di 2023.

"Salah satunya dalam pemanfaatan anggaran untuk penanganan kemiskinan ," katanya dalam rapat yang berlangsung di Gedung Adikarta, Sekretariat Daerah Kulon Progo .

Triyono mengungkapkan di 2023 lalu anggaran penanganan kemiskinan di Kulon Progo mencapai lebih dari Rp 408 miliar.

Namun yang efektif dan efisien untuk penanganan hanya sekitar Rp 297,6 miliar.

Sementara itu, anggaran yang benar-benar efektif, efisien, dan memberikan dampak bagi warga miskin yang jadi sasaran hanya sekitar Rp 69,8 miliar.

Persentasenya hanya sekitar 76,5 persen dari anggaran yang efektif.

"Jika dibandingkan dengan keseluruhan anggaran, yang efektif hanya sekitar 72 persen," ujar Triyono.

Baca juga: Pemkab Kulon Progo Targetkan Penerimaan PBB P2 2024 Senilai Rp 26,8 Miliar

Selain itu, pihaknya juga mengevaluasi efektivitas kinerja dari Kader Penanggulangan Kemiskinan Desa (KPKD).

Adapun para kader ini ditempatkan di tiap kapanewon, terutama lokasi fokus penanganan kemiskinan .

Setidaknya ada 10 kalurahan di 4 kapanewon yang jadi fokus penanganan kemiskinan oleh Pemkab Kulon Progo .

Upaya penanganan tersebut turut melibatkan 11 perguruan tinggi yang ada di DIY.

Upaya penanganan pun terus dilanjutkan pada 2024 ini.

Triyono berharap pihaknya tak hanya bisa menurunkan kemiskinan, tetapi juga mencari tahu penyebab kenapa kemiskinan masih tinggi di 10 kalurahan ini.

"Ini menjadi bahan evaluasi penanganan kemiskinan di 2024, termasuk efektivitas dari KPKD," jelas Triyono.

Ia juga ingin penanganan tidak hanya fokus pada upaya penurunan kemiskinan, tetapi juga mengubah pola pikir masyarakat.

Antara lain membuat mereka tangguh dan bisa secara mandiri keluar dari kemiskinan.

Penjabat (Pj) Bupati Kulon Progo , Ni Made Dwipanti Indrayanti mengingatkan seluruh jajarannya untuk berkolaborasi dalam menanggulangi kemiskinan.

Setidaknya ada sejumlah strategi yang bisa dilakukan sesuai instruksi dari pemerintah pusat.

"Seperti mengurangi beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, hingga pemberdayaan masyarakat," kata Made.( Tribunjogja.com )