HOAX! Mahfud MD Pimpin 15 Menteri untuk Mundur dari Kabinet

TRIBUNJOGJA.COM - Beredar unggahan video di platform YouTube yang mengeklaim bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memimpin 15 menteri lainnya untuk mundur.

Disebutkan, Mahfud MD memimpin para menteri untuk mundur dari kabinet karena telah muak dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam thumbnail video tersebut dituliskan :

’15 MENTERI MUNDUR DEMI ANIES
MUAK DENGAN JOKOWI MAHFUD PIMPIN MENTERI MUNDUR’

Faktanya, klaim yang dimuat dalam video tersebut tidaklah benar atau hoax.

Dilansir dari turnbackhoax.id, video tersebut merupakan konten yang dimanipulasi.

Video tersebut berisikan potongan video yang tidak ada kaitannya dengan judul.

Thumbnail dari video tersebut juga merupakan hasil suntingan dari foto yang pernah terbit di kanal berita antaranews.com berjudul "Istana Negara penuh sesak saat pelantikan para menteri" yang terbit pada 23 Oktober 2019.

Baca juga: HOAX! Mahfud MD dan FBI Ungkap Kasus Korupsi di Istana Kepresidenan

Foto tersebut merupakan momen ketika Presiden Joko Widodo bersiap mengambil sumpah jajaran menteri dalam rangkaian pelantikan Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka.

Dalam foto aslinya sama sekali tidak menampilkan sosok Mahfud MD yang memakai kemeja putih lengan panjang.

Menjelang Pemilu 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengimbau agar warga masyarakat mewaspadai penyebaran informasi hoax.

Kondisi itu harus menjadi perhatian bersama. Pasalnya, keberadaan hoax mengenai Pemilu tidak hanya menurunkan kualitas demokrasi namun berpotensi memecah belah bangsa.

Tidak hanya menyasar para capres dan cawapres, isu hoax dan disinformasi yang ditemukan turut menyasar reputasi KPU dan penyelenggaraan pemilu untuk menimbulkan distrust terhadap Pemilu.

Kementerian Kominfo mengimbau masyarakat untuk berhati-hati ketika mendapatkan informasi yang dapat dimanipulasi atau diselewengkan.

Kominfo pun turut mengimbau agar masyarakat selalu merujuk sumber-sumber tepercaya seperti situs pemerintah dan/atau media yang kredibel.(*)