Terdakwa Kasus Pemanfaatan TKD Divonis 8 Tahun Penjara, Ini Tanggapan Penasehat Hukum

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Terdakwa Agus Santoso, perkara tindak pidana korupsi (tipikor) pemanfaatan tanah kas desa (TKD) Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Sleman divonis majelis hakim PN Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Sleman delapan tahun penjara dan denda Rp400 juta.

Putusan majelis hakim ini dinilai oleh Layung Purnomo selaku penasihat terdakwa majelis hakim tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum perihal perhitungan nilai kerugian negara.

Kendati demikian pihaknya tetap menghormati seluruh proses persidangan dari awal hingga pembacaan putusan.

"Kita simak bersama, majelis hakim tidak sependapat dengan perhitungan kerugian negara. Dimana yang dihitung oleh jaksa penuntut umum adalah berbeda," kata Layung Purnomo seusai sidang, Kamis (28/12/2023).

Hal inilah yang akan dipelajari oleh penasihat hukum terdakwa, kaitannya dengan vonis delapan tahun dan denda Rp400 juta rupiah terhadap terdakwa Agus Santoso.

Terkait kesesuaian fakta persidangan dengan pandangan tim penasihat hukum terdakwa, Layung mengungkapkan ada beberapa pertimbangan majelis hakim atas apa yang disampaikan pada saat pembacaan pledoi beberapa waktu lalu.

"Sehingga hal itu menjadi dasar untuk pihak kami menyatakan pikir-pikir," terang dia.

Diberitakan sebelumnya, sidang pembacaan vonis digelar di ruang sidang Garuda, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Yogyakkarta, Kamis (28/12/2023).

Sidang dijadwalkan pukul 09.00 WIB, namun baru dimulai sekitar pukul 11.45 WIB.

Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Tipikor PN Yogyakarta Tri Asnuri SH MH.

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya Layung Purnomo bersama timnya.

Baca juga: Penetapan Tersangka Kasus Mafia TKD Tidak Dilakukan Serempak, Ini Penjelasan Kajati DIY

Ketua Majelis Hakim mengatakan berdasarkan fakta hukum, terdakwa Agus Santoso terbukti melanggar hukum sesuai dakwaan Pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian subsider pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Majelis Hakim juga menilai kedudukan terdakwa sebagai kepala desa menjadi penentu terkait pemanfaatan dan penyelamatan aset tanah kas desa.

Hakim pun menyimpulkan bahwa terjadi penyimpangan pengelolaan tanah kas desa di Kalurahan Caturtunggal.