Diskusi BINDA DIY - PWI DIY: Antisipasi Kerawanan Pemilu di Yogyakarta

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kerawanan Pemilu 2024 di DIY menjadi bahasan dalam diskusi Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) DIY dan PWI DIY, Senin (18/12/2023).

BINDA DIY terus berkomitmen dengan menjalin kolaborasi dan sinergitas dengan seluruh stakeholder di DIY dalam membangun kesiapan untuk mendeteksi dan mencegah berbagai potensi ancaman serta gangguan pada tahapan Pemilu 2024 ini.

Bersama PWI DIY, Kepala Binda DIY, Brigjen TNI Rachmad Pudji Susetyo berharap berkolaborasi dalam
menangkal hoaks, hatespeech dan fake news.

Kepala Binda DIY, Brigjen TNI Rachmad Pudji Susetyo mengatakan, BINDA DIY memproyeksikan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 memiliki tingkat kerawanan yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan Pemilu 2019, di mana berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), DIY masuk dalam kategori rawan sedang (peringkat 14 dari 21 provinsi rawan sedang).

"Pemilu demokratis, damai dan kondusif tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab penyelenggara Pemilu, melainkan menjadi komitmen bersama seluruh komponen. BINDA DIY bersama seluruh stakeholder berkomitmen jaga netralitas untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang berintegritas," terang Rachmad Pudji Susetyo saat berbincang dengan Ketua PWI DIY Hudono beserta jajaran pengurus PWI DIY di Resto Ingkung Grobog Yogyakarta, Senin (18/12/2023).

Menurut Rachmad, pers sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia memiliki peran sangat penting dalam mewujudkan situasi yang kondusif di tengah masyarakat.

Melalui produk pemberitaan yang sesuai kode etik jurnalistik, pers atau media mainstream menjadi rujukan masyarakat memperoleh informasi/berita yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan, di tengah banyaknya informasi yang beredar di media sosial.

Ketua PWI DIY Hudono sependapat bahwa dalam menegakkan demokrasi, netralitas pers harus dijaga dan profesionalisme jurnalis musti ditegakkan. Apalagi Pemilu 2024 merupakan event yang sangat menentukan bagi Bangsa Indonesia.

"Jadi tidak boleh main-main ini, media tidak boleh partisan, kita (pers) independen yang tidak bisa diintervensi atau dikooptasi oleh kekuasaan politik manapun. Netralitas pers harus betul-betul dijaga. Pers harus terus mengawal demokrasi ini sehingga akuntabel dan bisa tercapai demokrasi yang betul-betul diinginkan masyarakat," katanya.

Menurut Hudono, media mainstream punya peran sangat strategis untuk meluruskan informasi yang bengkok (disinformasi).

"Berita-berita yang simpang siur yang tidak jelas sumbernya yang ada di medsos itu, bisa disaring, kemudian rujukannya adalah media mainstream," ujarnya. (rls)