HOAX! Aksi Demo Menolak Gibran jadi Cawapres yang Ricuh

TRIBUNJOGJA.COM - Beredar video di Youtube mengklaim KPU diserbu aksi protes mahasiswa dan warga yang menolak Gibran menjadi calon wakil presiden (cawapres).

Dalam thumbnail video tersebut terlihat foto suasana demonstrasi yang ricuh dengan tulisan ‘GEDUNG KPU MENCEKAM. RIBUAN MAHASISWA DAN RAKYAT TOLAK GIBRAN JADI CAWAPRES’.

Dilansir dari turnbackhoax.id, konten tersebut tidak benar atau hoax dan sejauh ini tidak ada demonstrasi di Gedung KPU.

Setelah dilakukan penelusuran Google Image Search, ditemukan foto yang identik dengan thumbnail YouTube. Foto tersebut diunggah oleh BBC.com pada 09 Oktober 2020. 

Dalam artikel tersebut diberitakan buruh dan mahasiswa merobohkan pagar kompleks gedung DPRD Jateng saat berunjuk rasa menolak RUU Cipta Kerja Omnibus Law yang telah disahkan oleh DPR RI di depan gedung DPRD Jateng, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Sementara isi video berdurasi 8 menit di akun YouTube tersebut juga menampilkan beberapa cuplikan video kericuhan saat demonstrasi berlangsung.

Setelah dilakukan penelusuran, ternyata cuplikan video tersebut merupakan unjuk rasa yang ricuh di depan DPR RI pada tahun 2019.

Video aslinya dapat dilihat pada kanal YouTube CNN Indonesia dengan judul “Momen Mencekam Saat Water Cannon-Mobil RAISA Polisi di Gedung DPR Dirusak Massa.

Baca juga: HOAX! Prabowo Subianto Suap MK dan KPU untuk Menangi Pilpres 2024

Adapun menjelang Pemilu, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengimbau agar warga masyarakat mewaspadai penyebaran informasi hoax.

Kondisi itu harus menjadi perhatian bersama. Pasalnya, keberadaan hoaks mengenai Pemilu tidak hanya menurunkan kualitas demokrasi namun berpotensi memecah belah bangsa.

Tidak hanya menyasar para bacapres dan bacawapres. isu hoaks dan disinformasi yang kami temukan turut menyasar reputasi KPU dan penyelenggaraan pemilu untuk menimbulkan distrust terhadap Pemilu.

Kementerian Kominfo mengimbau masyarakat untuk berhati-hati ketika mendapatkan informasi yang dapat dimanipulasi atau diselewengkan.

Kominfo pun turut mengimbau agar masyarakat selalu merujuk sumber-sumber tepercaya seperti situs pemerintah dan/atau media yang kredibel.(*)