Pemkab Kulon Progo Targetkan Angka Stunting Turun Jadi 8,62 Persen di 2024

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo telah menetapkan target penurunan angka stunting di 2024 mendatang.

Upaya dilakukan lewat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB).

Kepala DPMDPPKB Kulon Progo, Ariadi mengatakan angka stunting ditargetkan bisa turun di bawah 9 persen pada 2024.

Baca juga: Sri Sultan HB X Terima Hadiah Replika Tongkat Uskup Agung Berelief Burung Pelikan, Ini Maknanya

"Angka stunting di Kulon Progo ditargetkan bisa turun menjadi 8,62 persen di 2024," katanya memberikan keterangan pada Senin (27/11/2023).

Adapun angka stunting Kulon Progo di 2023 sebesar 9,49 persen.

Menurut Ariadi, pihaknya sudah menyiapkan berbagai program agar target angka stunting 8,62 persen bisa tercapai di 2024.

Salah satunya dengan membentuk Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di semua kalurahan.

Lewat Kampung KB ini, tiap kalurahan diharapkan melakukan pemberdayaan terkait penanganan stunting.

"Setidaknya ada empat hal yang jadi prioritas penurunan, yaitu kemiskinan, angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan stunting," jelas Ariadi.

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun akan digandeng untuk ikut mendampingi seluruh kalurahan.

Lewat pendampingan optimal, target penurunan stunting diyakini bisa tercapai.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Hasto Wardoyo berharap Pemkab Kulon Progo serius dalam upaya menurunkan angka stunting.

"Pemkab Kulon Progo harus bersiap menghadapi puncak bonus demografi di 2030 lewat upaya penurunan stunting," kata Hasto saat hadir di Sosialisasi Program Bangga Kencana dan Percepatan Stunting di Kapanewon Nanggulan, Minggu (26/11/2023) kemarin.

Menurutnya, bonus demografi merupakan saat yang tepat menaikkan pendapatan per kapita. Sebab jumlah penduduk usia produktif lebih mendominasi.

Itu sebabnya, penurunan stunting perlu dilakukan secara optimal sejak dini agar penduduk usia produktif juga lebih sehat. Kesejahteraan pun bisa tercapai.

"Kulon Progo memiliki lebih dari 600 pendamping keluarga yang harus diedukasi demi menciptakan keluarga berkualitas dengan anak-anak sehat tanpa stunting," ujar Hasto yang juga pernah menjabat sebagai Bupati Kulon Progo ini.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI disebut telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp 4 miliar untuk penanganan stunting di Kulon Progo.

75 persen dimanfaatkan untuk pembelian makanan, sedangkan sisanya untuk kegiatan lain seperti sosialisasi.

Bunda Genre (Generasi Berencana) Kulon Progo, Akhid Nuryati menilai upaya penurunan angka stunting tidak bisa dilakukan pemerintah saja. Masyarakat pun perlu terlibat.

"Masyarakat Kulon Progo perlu ikut menyukseskan program penanganan, penurunan, hingga pencegahan stunting," kata Akhid. (alx)