SAPA 129 Jadi Tambahan Layanan di Pemda DIY untuk Atasi Kekerasan Perempuan dan Anak

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) meluncurkan Layanan Call Center SAPA 129 untuk penanganan kekerasan perempuan dan anak.

Layanan tersebut pun kini telah terintegrasi dengan Pemda DIY. 

Kabid Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AP2 DIY, Hera Aprilia mengatakan masyarakat dapat mengakses layanan SAPA 129 melalui telepon atau melalui WhatsApp ke nomor 08111129129.

Selanjutnya akan terhubung dengan agen SAPA yang akan melayani aduan masyarakat. 

Aduan atau laporan yang masuk akan didistribusikan ke provinsi atau kabupaten/kota. Sehingga aduan yang masuk bisa ditindaklanjuti sesegera mungkin. 

"Ini kan hotline, bisa telpon, bebas pulsa. Nanti akan ada agen SAPA yang melayani 24 jam. Tentu akan dilakukan asesmen, kedaruratan kasusnya. Kalau memang darurat tentu akan segera ditindaklanjuti. Ada psikolog, konselor, bahkan bantuan hukum yang siap membantu," katanya dalam Bincang Keluarga. 

Ia mengungkapkan sejak diintegrasikan dengan Pemda DIY , sudah sekitar 10 aduan masuk melalui SAPA 129.

Baca juga: Rumah Aman Bagi Perempuan Hangayomi Jiwo Hadir di Yogyakarta

Aduan didominasi dari wilayah Sleman dan Bantul.

Selain kasus kekerasan berbasis online, SAPA 129 juga menerima aduan kekerasan seksual. 

Sayangnya, aduan yang masuk tidak bisa diselesaikan secara tuntas.

Pasalnya ketika petugas mengundang korban kekerasan, korban enggan datang.

Sehingga kasus kekerasan yang sebelumnya dilaporkan melalui SAPA 129 tidak terselesaikan. 

"Kami sangat mengapresiasi korban kekerasan yang berani speak up. Karena memang itu tidak mudah. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan menuntaskan kasus masih kurang. Kami mendorong agar kasus diselesaikan secara tuntas, entah ke tanah hukum, mediasi, atau lainnya, sesuai kasus yang dihadapi," ungkapnya. 

"Yang lapor juga tidak harus korban, keluarga, tetangga juga boleh lapor. Kalau ada saudara atau tetangganya yang dipukuli, jangan diam saja, laporkan. Kami juga beberapa menerima kasus kekerasan dari laporan tetangga," lanjutnya. 

Selain SAPA 129, DP3AP2 DIY juga siap melayani masyarakat yang ingin menyampaikan aduan secara langsung. Baik provinsi, kabupaten/ kota di DIY telah memiliki UPTD khusus untuk melayani kekerasan perempuan dan anak.  

Pihaknya juga memastikan setiap kasus yang masuk akan ditindaklanjuti hingga tuntas. 

Menurut Komisi D DPRD DIY, Imam Taufik, SAPA 129 adalah tambahan fasilitas dari pemerintah untuk permasalahan kekerasan perempuan dan anak.

Sehingga masyarakat memiliki banyak akses untuk melaporkan kekerasan. Layanan SAPA 129 juga menjadi wujud kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. 

Ia menilai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di DIY terbilang tinggi.

Namun angka tersebut juga bisa menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat untuk melapor. 

"Mungkin 10 laporan di SAPA 129 ini belum semua dilaporkan, bisa jadi hanya sebagian saja. Memang kita tidak menginginkan angka kekerasan ya, tetapi angka kekerasan itu juga bisa menunjukkan kesadaran masyarakat. Belum tentu angka kekerasan yang kecil itu karena tidak ada kasus, tetapi karena tidak melapor," terangnya. 

Sehingga, Imam mendorong agar SAPA 129 disosialisasikan secara masif.

Agar masyarakat mengetahui manfaat dan cara melaporkan kekerasan. 

"Saya kira layanan SAPA 129 ini harus disosialisasikan secara masif, sehingga masyarakat mengenal. Bisa saja aduan yang 10 itu, karena belum tahu kalau ada layanan gratis SAPA 129," imbuhnya. ( ADV )