Krido Suprayitno Tulis Surat, Ucap Terimakasih Karena Permintaan Maafnya Diterima Sri Sultan HB X

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Tersangka gratifikasi pehyalahgunaan pemanfaatan tanah kas desa (TKD) Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Krido Suprayitno mengirimkan surat ucapan terimakasih kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, karena telah merespon permintaan maafnya.

Sebelumnya tersangka Krido Suprayitno juga telah mengirim surat permintaan maaf kepada Sri Sultan Hamengku Buwono X beserta keluarga, dan masyarakat Yogyakarta.

Sri Sultan pun menanggapi permintaan maaf dari tersangka Krido Suprayitno namun Sri Sultan tetap meminta yang bersangkutan menjalani proses hukum yang masih berlangsung.

Baca juga: Polisi Tangkap Pencuri Kamera di Gedung DPRD Sleman, Pelakunya Ternyata Oknum Wartawan 

"Kemarin klien kami selain menyampaikan maaf, dia juga menulis sendiri surat permintaan maaf dan dikirim ke Ngarsa Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono X," kata penasihat hukum Krido Suprayitno Ade Yuliawan didampingi Agung Wijaya Wardhana, Jumat (27/10/2023).

Setelah permintaan maaf Krido Suprayitno diterima oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dan keluarga, kini Krido kembali menulis surat dari Lapas Kelas II A Wirogunan, Yogyakarta terkait ucapan terimakasih atas penerimaan maaf yang ia sampaikan.

Menurut Ade tersangka Krido sejak awal penyidikan terbilang kooperatif dan terbuka kepada penyidik.

Permohonan maaf dan ucapan terimakasih dari tersangka Krido ini diharapkan menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum (JPU) dalam merumuskan dakwaan.

Ia berharap jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejati DIY memikirkan beberapa hal sebelum menentukan dakwaan maupun tuntutan terhadap Krido Suprayitno.

Sebab Ade Yuliawan mengklaim bahwasannya kliennya telah mengembalikan 100 persen uang gratifikasi yang diterimanya dari terdakwa Robinson Saalino selaku dirut PT Deztama Putri Santosa.

"Kami menyampaikan bahwa klien kami dengan etikad baik saat penyidikan sudah mengembalikan gratifikasinya 100 persen," kata Ade Yuliawan, di Pengadilan Tipikor Yogyakarta, Senin (23/10/2023).

Sehingga ia bersikukuh jika mengacu pada pedoman Jaksa Agung Nomor 1 tahun 2019 kaitannya tentang tuntutan terdakwa tipikor, maka penuntut umum tidak boleh semena-mena menentukan tuntutan terhadap terdakwa yang telah mengembalikan uang gratifikasinya.

"Jadi gak boleh sewenang-wenang, termasuk sudah ada permohonan maaf ada etikad baik memberikan keterangan apapun dalam persidangan berikutnya," jelasnya.

"Jadi saya mohon pada jaksa penuntut untuk memperhatikan pedoman Jaksa Agung Nomor 1 tahun 2019 yang masih berlaku dan jadi acuan," sambungnya.

Dalam berkas perkara yang disusun penyidik, Krido dijerat pasal 2 juncto ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam UU nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor.

Serta subsider pasal 3 juncto pasal 18 UU nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana koprusi sebagaimana diubah dalam UU nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor.

"Jadi klien saya ini menyempatkan menulis surat tulis tangan asli kepada Sri Sultan. Permintaan maaf sudah, pengembalian kerugian negara senilai Rp4.7 miliar juga sudah. Kami harap ini menjadi pertimbangan, sebab pengembalian uang ini dilakukan sebelum dia ditetapkan tersangka," ujarnya.

Ade turut membacakan isi surat tulis tangan Krido Suprayitno berupa ucapan terimakasih karena permintaan maafnya direspon Sri Sultan Hamengku Buwono X.

"Assalamualaikum wr.wb 
Atur persa sembah sungkem bapak Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. 

Saya Krido Suprayitno dari rumah tahanan Lapas Kelas II A Yogyakarta menghaturkan terimakasih setulus-tulusnya kepada bapak Gubernur DIY, atas pemberian maaf ngarsa dalem. Kiranya semoga Allah SWT melindungi dan meridhoi ngars dalem beserta keluarga. 

Wirogunan, 27 Oktober 2023.
Sembah sungkem pangabekti Krido Suprayitno," ucap Ade Yuliawan membacakan isi permintaan terimakasih Krido Suprayitno kepada Sri Sultan.

Ade meminta jaksa penuntut umum tidak menyamakan dakwaan yang diberikan kepada Krido Suprayitno dengan terdakwa lainnya.

Sebab sikap kooperatif tersangka Krido berupa pengembalian 100 persen kerugian negara dan permintaan maafnya kepada Gubernur DIY bisa dijadikan pertimbangan dakwaan.

"Mengembalikan kerugian negara sampai 100 persen akan ada tuntutan ringan. Apabila kerugian negara lebih dari Rp1 sampai Rp5 miliar maka itu akan dikenakan tuntutan 1 tahun 6 bulan paling lama 2 tahun 6 bulan," ujarnya.

Menanggapi hal ini, Kasipenkum Kejati DIY Herwatan mengatakan upaya pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi akan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan sebuah perkara.

Ia menuturkan semua yang dilakukan tersangka Krido akan dinilai oleh jaksa penuntut umum.

"Nanti hakim yang akan memutuskan termasuk terkait pengembalian kerugian negara yang dilakukan tersangka," terang dia. (hda)