Berita Kulon Progo Hari Ini

Polres Kulon Progo Antisipasi Kerawanan Pemilu 2024 Lewat Operasi Mantap Brata Progo

Jajaran Polres Kulon Progo melakukan Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Progo pada Selasa (17/10/2023) pagi. Kapolres Kulon Progo AKBP Nunuk

Penulis: Alexander Aprita | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM/Alexander Ermando
Kapolres Kulon Progo AKBP Nunuk Setiyowati (kanan) memasang tanda pada peserta Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Progo 2023-2024 pada Selasa (17/10/2023). 

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Jajaran Polres Kulon Progo melakukan Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Progo pada Selasa (17/10/2023) pagi.

Kapolres Kulon Progo AKBP Nunuk Setiyowati memimpin langsung apel gelar pasukan ini.

Nunuk mengatakan pihaknya akan mengamankan pelaksanaan Pemilu 2024 lewat Operasi Mantap Brata Progo.

Baca juga: INFO BMKG DIY Prakiraan Cuaca Hari Ini di DI Yogyakarta 17 Oktober 2023, Cerah Sepanjang Hari

"Operasinya berlangsung sejak 19 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024," jelasnya usai apel gelar pasukan.

Menurut Nunuk, semua tahapan Pemilu 2024 akan jadi perhatian pengamanan.

Mulai dari pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, masa kampanye, masa tenang, hari pemilihan, penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu, hingga pelantikan yang terpilih.

Jajarannya akan berkolaborasi dengan TNI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), hingga Linmas selama operasi berlangsung.

"Tiap tahapan kami terjunkan personel sesuai kebutuhan, setidaknya dua per tiga dari keseluruhan," ujar Nunuk.

Pihaknya akan menerapkan Cooling System ke masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya konflik. Pencegahan pun sudah dilakukan lewat berbagai penyuluhan.

Nunuk pun akan mengedepankan fungsi kehumasan Polres Kulon Progo. Terutama dalam mengatasi informasi bohong alias hoaks, propaganda, kampanye hitam, dan sebagainya.

"Jika nantinya ditemukan akan kami tangani sesuai aturan yang berlaku," kata Nunuk.

Anggota KPU Kulon Progo, Hidayatut Toyyibah mengakui setiap tahapan Pemilu 2024 memiliki potensi kerawanan. Pihaknya pun harus mampu melakukan antisipasi.

Antisipasi dilakukan dengan mengidentifikasi secara menyeluruh jika terdapat temuan. Panitia Pemungutan Suara (PPS) hingga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pun akan digerakkan.

"PPK dan PPS kami minta juga ikut mengantisipasi kerawanan tersebut sesuai prosedur yang dimiliki," kata Hidayatut. (alx)

Sumber: Tribun Jogja
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved