Eko Suwanto, Pemilihan Umum Momentum Rakyat Memilih Siapa Yang Mengurus Negara

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Indonesia dalam praktek demokrasi ada tiga model penetapan pemimpin daerah yaitu DIY dengan UU Keistimewaan menetapkan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paduka Pakualam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, Wali Kota di DKI Jakarta adalah PNS, lalu Camat di seluruh Indonesia tidak melewati proses Pemilu.

"Memahami pemilu penting disederhanakan, yaitu yang pertama, pemilu momen bagi rakyat memilih siapa yang mengurus negara. Ada DPR, MPR dan lembaga negara, ada DPD, di daerah ada DPRD, maka proses memilih tentu sesuai harapan konstitusi dan harapan rakyat," kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Rabu (4/10/2023).

Eko Suwanto, politisi muda PDI Perjuangan dalam obrolan bertema Partisipasi dan Harapan Pemilih Muda di Pemilu 2024 bersama KPU DI Y dan Pusat Studi Pertahanan UGM menyatakan, dirinya sepakat dengan tagline KPU yakni Pemilu Sarana Integrasi Bangsa.

"Peristiwa pemilu adalah hal biasa saja,maka saya setuju tagline Pemilu Sarana Integrasi Bangsa. Ini penting,mengapa karena Indonesia terdiri dari banyak perbedaan, yang partai 18 tingkat nasional, 6 di Aceh," kata Eko Suwanto, politisi muda PDI Perjuangan.

Para calon DPD banyak, dan DPR juga DPRD calegnya lebih banyak lagi. Nah, ketiga pemilihan umum adalah ekspresi bagi harapan rakyat, menentukan masa depan.

Misal di Yogyakarta sendiri, Gubernur penetapan tapi DPRD pemilihan.

Seluruh partai politik yang maju ke Pemilu 2024 diharapkan menjalankan seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan tetap memiliki komitmen ideologis.

Bagaimana bawa transformasi nilai kepada yang muda, Gen Z dan Milenial, yang memiliki cara pandang sendiri terhadap Pemilu.

"Ini harapan kita, tetap kokoh pada kontrak ideologis siapa pun peserta pemilu harus punya komitmen Pancasila, UUD 1945, yang terpilih harus berpedoman bhinneka tunggal ika dan tentu saja keistimewaan DIY," kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan.

Eko Suwanto, politisi muda PDI Perjuangan menyampaikan rasa terima kasih, KPU sudah melibatkan Gen Z dalam penyelenggaraan Pemilu, boleh kalau sudah usia 17 tahun menjadi bagian penyelenggaraan Pemilu, di TPS.

"Apa maknanya? Partisipasinya kaum muda terbuka luas dalam proses pemilihan umum. Justru tantangan bagaimana ambil peran seperti apa. Harapan kita selain jadi KPPS, peran serta kaum muda bisa jadi pengawas TPS, boleh memilih setelah usianya 17 tahun, ini saya kira awal baik. Tantangan nya anak muda harus mampu memilih calon pengurus negara yang bener, " kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY.

Moh Zaenuri Ikhsan, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU DI Yogyakarta menjelaskan KPU kini terus bekerja lakukan pemutakhiran data pemilih.

Ada data pemilih tetap.Gen Z jumlahnya 32 ribu, di Yogyakarta atau 15,07 persen jumlahnya. Generasi milenial ada 732 ribu pemilih muda atau 26,9 persen. Kalau total ada 40 persen lebih generasi muda yang akan ikut memilih, jelas mereka ini potensial dalam tahapan pemilu.

"Parpol jelas butuh memberikan pendidikan politik, menyasar kelompok muda sehingga nanti bisa jadi pemimpin ke depan. Sosialisasi kita Alhamdulillah tidak jalan sendiri karena banyak pihak yang bantu, Pemda, DPRD, Kesbangpol, Biro Tata Pemerintahan, Kominfo bantu sosialisasi," kata Moh Zaenuri Ikhsan.

Sosialisasi ke depan, diharapkan bisa menjangkau pendidikan politik kepada banyak pihak termasuk pemilih pemula.