Warga Terdampak JJLS Kulon Progo Keluhkan Ganti Rugi, PUP ESDM DIY : Hanya Turun Rp15 Miliar

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Paguyuban warga Karangwuni, Kulon Progo menyambangi Komisi C DPRD DIY beberapa waktu yang lalu.

Kedatangan mereka untuk menyampaikan keresahan soal ganti rugi lahan untuk pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan ( JJLS ).

Warga Karangwuni mengeluhkan ganti rugi lahan yang hingga kini tidak kunjung dibayarkan. 

Padahal proyek JJLS yang melewati lahan warga Karangwuni sendiri sudah berjalan sekitar empat tahun belakangan ini.

Keresahan tak terkendali setelah mereka mengetahui bahwasanya uang ganti rugi sudah dibagikan hanya kepada beberapa warga saja.

Baca juga: Ahli Waris Tanah Tutupan Jepang Heran Tak Ada Ganti Rugi untuk Tanah yang Akan Dipakai untuk JJLS

Para warga ini mengeluhkan pembayaran yang hanya dilakukan pada beberapa warga saja padahal sebagian besar warga belum mendapatkan ganti rugi.

Wasul Khasani, seorang warga mengatakan tahun 2020 para warga yang sambat ke DPRD DIY ini sudah terdata sebagai penerima ganti rugi dengan appraisal yang sudah disepakati. 

Namun nyatanya hingga saat ini jumlah appraisal yang sudah ditentukan belum juga berubah.

“Harga appraisal itu cuma bertahan dua tahun, harusnya diperbarui,” ungkapnya.

Ia juga mempertanyakan proses pembayaran dan penetapan appraisal yang menurutnya tidak sesuai dengan kesepakatan.

“Kami kawal proyek JJLS dalam rangka melaksanakan kepentingan negara, kami didik masyarakat agar bisa menerima (JJLS). Tapi faktanya dari sekian lahan yang digunakan harga appraisal sama tapi pembayarannya kenapa tidak bareng,” lanjutnya.

Ketua Komisi C DPRD DIY Gimmy Rusdin Sinaga menanggapi, Dinas PUP ESDM DIY agar memperhatikan keluhan warga ini.

Gimmy berharap rencana dan konsep pengadaan lahan termasuk pembayaran ganti rugi dapat diselesaikan segera.

“Saya ingin tahu, rencananya kapan dan bagaimana kan sudah ada konsepnya. Saya minta tolong minta kepastian segera, mohon diselesaikan dengan baik apalagi ini berkaitan dengan danais,” ungkap Gimmy.

Terkait dengan nilai appraisal, Gimmy berharap agar diadakan pembaruan data sebab masa pembayarannya sendiri sudah melewati dua tahun.