MIMBAR LEGISLASI: Meski TPA Piyungan Dibuka Terbatas, Masyarakat Tetap Harus Memilah Sampah

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta berencana kembali membuka tempat pembuangan akhir (TPA) Regional Piyungan secara terbatas pada 5 September 2023.

Anggota Komisi C DPRD Bantul, Datin Wisnu Pranyoto mengungkapkan, meski TPA Piyungan telah dibuka secara terbatas, pemerintah dan masyarakat tetap harus melanjutkan pengolahan dan pemilahan sampah.  Ia menyebut, persoalan sampah tidak bisa diselesaikan secara sepihak, namun harus komprehensif baik dari masyarakat maupun pemerintah.  

“kita berharap masyarakat dapat membantu, karena sampah di Bantul rata-rata dari rumah tangga. Dari 180-200 ton per hari, 40 persen dari rumah tangga,” ujarnya Senin (4/9/2023).

Jika sampah dari rumah tangga dapat berkurang banyak dengan cara pemilahan, maka tentu dapat membantu pemerintah dalam pengelolaannya.  Pengelolaan sampah pun didorong selesai sampai di tingkat kalurahan. Dengan demikian, yang akan dibuang di TPA Piyungan nanti adalah sampah residu.

Dari hasil rapatnya dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul, sebelum TPA Piyungan ditutup, sampah di Bantul sudah tersisa 120-140 ton per hari. Dengan demikian, jika masyarakat bisa memaksimalkan pemilahan sejak dari rumah, maka tak menutup kemungkinan produksi sampah di Bantul dapat lebih ditekan.  

“Setelah TPA Piyungan dibuka, diharapkan masyarakat tetap mengolah dan memilah sampah. Karena kita tidak bisa hanya mengandalkan TPA Piyungan saja,” ucap anggota dari Fraksi Gerindra ini.

Ia pun berharap agar Pemerintah Provinsi DIY dapat mengambil langkah-langkah strategis dan efektif, sehingga jika TPA Piyungan dibuka, tak lagi hanya sekedar menumpuk sampah tapi harus ada teknologi yang dapat mengatasi masalah sampah.

Sama halnya yang akan diterapkan di Bantul, DPRD Bantul bersama Pemkab Bantul juga akan mendorong TPS di tiap kalurahan dapat berjalan optimal.

Pihaknya pun akan mendorong dengan penganggaran yang ada.  Menurutnya, alokasi anggaran yang terpenting adalah terkait edukasi. Karena dengan edukasi ke masyarakat, maka akan melahirkan sebuah bentuk pemahaman tentang pentingnya mengelola sampah sejak dari rumah.  

“Kita juga ingin, nantinya sampah selesai di tingkat kalurahan. Dan hampir semua kalurahan memiliki TPS sendiri. Yang harus didorong adalah mengoptimalkan operasional TPS tersebut,” katanya.

Salah satu langkah mengoptimalkan TPS adalah dengan cara menerapkan teknologi yang tepat guna dan dikelola dengan manajemen yang baik.  

“Kebutuhan setiap tempat berbeda-beda. Misalnya di Guwosari, saya pernah studi banding, alat yang dibutuhkan sekitar Rp 250 juta, di luar (anggaran) tempat. Sampah dibakar, tapi tidak menimbulkan polusi dan hasilnya abu,” urainya.

Ia menilai, apa yang dilakukan Kalurahan Guwosari adalah bentuk pengelolaan sampah yang modern. Datin pun berharap TPS lain di tingkat kalurahan dapat memiliki alat serupa atau lebih baik.  

Menurutnya, hampir semua kalurahan sudah memiliki TPS, apalagi di Bantul sisi utara atau perkotaan. Pihaknya bersama Pemkab Bantul pun akan mendorong untuk mengoptimalkan peran TPS-TPS tersebut.  

“Karena itu salah satu ujung tombak kita untuk mengatasi masalah sampah, terutama di Bantul kota, atau sisi utara. Di Bantul selatan, tidak ada persoalan sampah yang signifikan karena masyarakat punya halaman untuk dibuat jugangan.  Yang akan terasa adalah di masyarakat di perbatasan dan perkotaan. Maka tiap kalurahan harus ada action untuk mengatasi sampah ini,” pungkasnya. (nto)