Kejutan Warga Tileng Nyanyikan Lagu Ulang Tahun untuk Mbah Bardi yang Hadir Meninjau Pipanisasi

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Ratusan warga Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo yang berkumpul di Balai Dusun Nanas, Minggu (3/9/2023) itu menyambut kehadiran Anggota DPR RI H Subardi dengan cara berbeda.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem itu disambut dengan nyanyian Selamat Ulang Tahun.

Suara kompak warga ditingkahi tepuk tangan pun membuat haru sosok yang akrab disapa Mbah Bardi itu.

Mbah Bardi yang terlihat begitu akrab dengan warga pun menyampaikan tanggapannya yang disambut riang warga.

“Saya ini lahir 4 September, dan sekarang baru tanggal 3 September. Ya, kurang beberapa jam lagi ini. Tapi saya bersyukur, terima kasih kepada warga di sini,” katanya.

Lalu Mbah Bardi menyampaikan kekagumannya terhadap warga yang memiliki keguyubrukunan, kegotongroyongan luar biasa.

Semakin membuat haru lagi ketika Mbah Bardi pada Minggu sore mendapat kiriman video yang berisi air sudah sampai di rumah warga.

Padahal mereka sudah menunggu 102 tahun untuk mendapatkan air bersih.

Dan kini itu sudah dapat dirasakan setelah Mbah Bardi menyalurkan CSR dari mitra kerjanya di DPR RI.

Konsisten Dorong UMKM

Mbah Bardi juga konsisten berjuang dan mendorong keberadaan UMKM untuk naik kelas.

Basis usaha di UMKM pun telah membuktikan begitu kuat menghadapi berbagai krisis ekonomi.

Apalagi, sektor ini juga mampu menyerap tenaga kerja.

Oleh karena daya tahan yang begitu kuat itu, UMKM perlu dikembangkan dengan berbagai kebijakan stimulus.

Inilah alasan-alasan mengapa Anggota Komisi VI DPR RI Subardi atau yang dikenal dengan sebutan Mbah Bardi terus konsisten dalam memperjuangkan UMKM naik kelas.

Dengan UMKM naik kelas maka itu sama dengan memperkuat keberadaannya dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi.

"Usaha mikro itu langsung menyerap angka pekerja. Dari sektor ini, perputaran transaksi, produksi dan distribusi berjalan cepat. Ada dampak instan bagi stabilitas ekonomi," kata Subardi dalam satu kesempatan dengan ratusan pelaku UMKM di Sleman.

Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, pelaku UMKM didominasi usaha mikro dengan persentase 98,68 persen.

Angka tersebut memiliki daya serap tenaga kerja sekitar 89 persen . Dengan data ini, Indonesia memiliki basis ekonomi yang kuat.

Hanya saja, perlu perhatian ekstra agar sektor usaha mikro cepat naik kelas. Pemerintah harus mengambil kebijakan untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil menjadi usaha menengah.

"Sektor terbesar dari UMKM adalah sektor mikro. Tetapi tidak semua pekerjanya sejahtera. Bagi saya ini perlu perhatian ekstra agar sektor mikro cepat naik kelas dan pekerjanya lebih sejahtera," tambah politisi Partai Nasdem ini.

Sejauh ini, lanjut Mbah Bardi, Komisi VI mendukung berbagai kebijakan relaksasi bagi UMKM, antara lain subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, insentif perpajakan.

Berbagai akses modal usaha juga diberikan secara beragam. Misal melalui Kredit Usaha Rakyat/KUR yang disalurkan perbankan, kredit Ultra Mikro yang disalurkan oleh lembaga keuangan bukan bank dan penyaluran dana bergulir oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

Subardi juga terus mendampingi pelaku usaha mikro agar bisa mengakses berbagai kebijakan stimulus itu. Pendampingan dilakukan dengan program pelatihan dan pembuatan Nomor Induk Berusaha. Meski demikian, Subardi berharap pelaku usaha mampu berinovasi dan adaptif dengan perkembangan zaman.

"Saya konsen mengawal UMKM agar mendapat akses itu. Tetapi UMKM juga perlu inovasi. Produksinya harus berkualitas, paham marketing digital agar pemasarannya luas, dan penting juga beri kemudahan transaksi bagi konsumen," tutup Subardi.

Di sisi lain, Mbah Bardi berharap Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) diharapkan terus aktif mengawasi sekaligus menjamin persaingan usaha sehat.

Pengawasan ini merupakan bentuk kehadiran negara agar mencegah persaingan usaha dikuasai atau dikendalikan oleh pelaku tertentu, baik di pasar konvensional atau pasar digital.

“Dalam ekosistem usaha, KPPU menjadi wasit. KPPU berperan mengawasi dan menindak kegiatan bisnis yang menyimpang. KPPU perlu berperan aktif untuk melindungi pelaku usaha kecil dan masyarakat selaku konsumen,” kata Anggota DPR RI, Subardi dalam sosialisasi bersama KPPU bertajuk ‘Perlindungan Perjanjian Kemitraan dan Persaingan Usaha Sehat bagi UMKM’ akhir Agustus kemarin.

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki potensi besar untuk menopang ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja. Dari sektor ini, perputaran transaksi, produksi dan distribusi berjalan cepat. Ada dampak instan bagi stabilitas ekonomi di daerah hingga nasional.

Mengutip data dari Bappeda DIY, bahwa per Juli 2023 jumlah UMKM se-DIY mencapai 344.293. Dengan banyaknya UMKM, provinsi DIY memiliki basis ekonomi yang kuat. Subardi meminta eksistensi UMKM dilindungi agar tercipta persaingan usaha sehat dan berkualitas.

“Kalau terjadi monopoli usaha, UMKM kalah bersaing karena tekanan pasar. Pasar akan dikuasai oleh pemodal besar. Mereka bisa menetapkan harga di bawah pasar atau predatory pricing dan menguasai wilayah pemasaran. Ini yang harus dicegah KPPU,” terang sosok yang akrab disapa Mbah Bardi ini.

Dalam forum ini, Subardi mengapresiasi kinerja KPPU atas penindakan kepada perusahaan kartel minyak goreng saat terjadi kelangkaan minyak goreng di awal tahun 2022.

Sebelum menindak, KPPU pada bulan Maret 2022 mengumumkan adanya dugaan monopoli pasar minyak goreng yang dilakukan 8 produsen. Ke-8 produsen itu menguasai hampir 70 persen pangsa pasar minyak goreng nasional. Permainan kartel ini telah memicu lonjakan harga sehingga produsen kecil lainnya ikut menaikkan harga.

Selanjutnya pada Mei 2022, KPPU menjatuhkan denda kepada 7 dari 8 perusahaan karena terbukti menimbun minyak goreng di tengah kelangkaan. KPPU menjatuhkan denda senilai Rp71,28 miliar kepada 7 perusahaan karena melanggar Pasal 5 dan Pasal 19 Huruf c UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Tindakan tegas KPPU dalam kasus minyak goreng patut diapresiasi,” tambah Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Nasdem itu.

Di sisi lain, Subardi juga menilai kinerja KPPU di DIY sudah on the track. Indikatornya adalah indeks kemudahan usaha, pendaftaran aset, pengawasan kontrak pengadaan, serta pengawasan persaingan usaha.

Meski demikian, KPPU di Yogyakarta harus sering turun lapangan untuk membangun sinergitas dengan pelaku usaha.

“Program KPPU DIY bagus. Kita bisa lihat dari indeks kemudahan usaha yang terus terjaga. KPPU juga mendampingi kelompok UMKM agar memiliki kesadaran tinggi dan aktif menciptakan iklim usaha sehat,” tutup Subardi. (*)