SBY: Ada Menteri Jokowi Intensif Lobi Demokrat, Sebut-sebut Pak Lurah

Tribunjogja.com Jakarta - Isu duet Anies Baswedan dan Cak Imin membuat peta perpolitikan di Indonesia buyar di beberapa terakhir.

Khususnya untuk Demokrat yang merasa dikhianati oleh Partai Nasdem.

Dan para petinggi Partai Demokrat pun mulai buka suara.

Termasuk Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

SBY membuka beberapa informasi yang dia dapatkan sebelum Isu duet Anies Baswedan dan Cak Imin beredar.

Melansir dari laporan Kompas.com, Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan ada menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melobi Demokrat untuk membentuk poros baru.

SBY mengatakan, menteri itu mengajak Demokrat berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Seorang menteri sekarang ini, menteri masih aktif dari kabinet kerja pimpinan Presiden Jokowi, secara intensif melakukan lobi, termasuk kepada Partai Demokrat dengan menawarkan mengajak koalisi yang baru," ujar SBY di Cikeas, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).

"Koalisi Demokrat, PKS, dan PPP," katanya melanjutkan.

SBY lantas mengungkapkan, menteri tersebut bergerak atas dasar inisiatifnya, dan sudah diketahui oleh "Pak Lurah".

"Yang bersangkutan mengatakan, 'yang disampaikan itu inisiatif, ini sudah sepengetahuan Pak Lurah'. Kata-kata sang menteri, bukan kata-kata saya. Kata-kata yang bersangkutan," ujar SBY.

Ia kemudian menyebut bahwa lobi menteri itu sebagian merupakan informasi baginya, tetapi sebagian lain sudah fakta.

SBY mengatakan, Demokrat tertarik dengan informasi berkaitan dengan gerakan, manuver, hingga proses politik.

"Katanya ada mastermind-nya, saya tidak tahu siapa. Katanya ada dalangnya. Ada persengkongkolan untuk mengeksekusinya untuk menjalankan, informasinya," kata SBY.

Pernyataan SBY terkait "Pak Lurah" mengingatkan pada pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI pada 16 Agustus 2023.

Saat itu, Jokowi mengungkapkan keheranannya mengenai pernyataan partai-partai politik yang mengaku menunggu arahan "Pak Lurah" soal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang hendak diusung.

"Saya sempat mikir, siapa ini 'Pak Lurah', sedikit-sedikit kok 'Pak Lurah'. Belakangan saya tahu yang dimaksud 'Pak Lurah' ternyata saya," kata Jokowi.

Jokowi lalu menegaskan bahwa ia bukanlah seorang lurah, melainkan Presiden Republik Indonesia (RI).

Ia juga menegaskan, jabatan Presiden yang disandangnya tidak membuatnya mempunyai wewenang untuk menetapkan bakal capres-cawapres yang akan maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik," ujar Jokowi.

Apa Langkah Selanjutnya?

Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, partainya sangat mungkin akan membentuk koalisi baru.

"Sangat mungkin kita punya rumah baru, tempat baru, tetapi melanjutkan yang sudah baik tetap," kata SBY di Cikeas, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).

"Kita bisa berdiskusi perbaikan seperti apa yang kita lakukan dengan mitra koalisi yang baru nanti, semua terbuka untuk itu," sambung dia.

Meski begitu, SBY meminta pengertian para kader untuk bersabar terkait keputusan yang akan diambil para pimpinan partai.

Ia memastikan bahwa semua pimpinan partai, dari tingkat daerah hingga cabang akan dilibatkan untuk menentukan nasib Demokrat ke depan.

"Jadi saya mohon pengertian, tidak mungkin hari ini, besok, lusa, kita ambil keputusan apa begitu, tapi kita olah secara seksama, kita diskusikan seksama," tegas SBY.

SBY juga mengatakan bahwa dirinya mendukung langkah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengenai sikap yang akan diambil.

Baik itu terkait pilihan koalisi maupun sosok calon presiden yang akan didukungnya.

"Karena begini, ketum mengatakan, saya tentu sangat mendukung sikap kita seperti apa nanti? Pilihan koalisi seperti apa? capres siapa yang kita dukung," kata SBY.

"Itu harus kita ajak serta para pimpinan Demokrat daerah, para pimpinan demokrat cabang," imbuh dia.

Diketahui, duet Anies dan Cak Imin mengemuka setelah diungkap oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya.

Riefky menyebut Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah menunjuk Cak Imin sebagai pendamping Anies di Pilpres 2024.

Keputusan ini berdasarkan hasil pertemuan antara Paloh dan Cak Imin yang berlangsung di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Setelah keduanya bersepakat, Anies langsung dipanggil ke Nasdem Tower untuk mengkomunikasikan keputusan tersebut tanpa sepengetahuan Demokrat dan PKS sebagai mitra koalisi.

Riefky menyatakan rentetan peristiwa tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kesepakatan Koalisi Perubahan.

"Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," kata Riefky.

Sementara itu, Paloh membantah tudingan Demokrat bahwa dirinya membuat keputusan sepihak untuk menduetkan Anies dengan Cak Imin.

Ia menyebut keputusan ini belum final.

"Kalau persetujuan dalam arti kata mengangguk-angguk saja itu kan belum tuntas sepenuhnya," kata Paloh di Nasdem Tower. (Kompas)