Respon Atas Latihan Perang AS dan Korsel di Semanjung Korea, Korea Utara: Bisa Picu Perang Nuklir

Pada Kamis (17/8/2023) lalu, beberapa anggota Dewan Keamanan PBB mengecam Korea Utara atas semakin memburuknya catatan hak asasi manusia.

Rezim pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dikritik karena mengalokasikan sumber daya yang cukup besar untuk program senjata nuklirnya, lapor Ap News.

Padahal, banyak orang tidak dapat mengakses kebutuhan dasar karena situasi ekonomi yang memburuk.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Türk, mengatakan pada pertemuan terbuka pertama Dewan Keamanan sejak 2017 tentang hak asasi manusia Korea Utara bahwa rakyat negara itu telah mengalami masa kesulitan ekonomi dan penindasan terparah, tetapi "saat ini mereka tampaknya menderita keduanya."

"Menurut informasi yang kami terima, masyarakat menjadi semakin putus asa karena pasar informal dan mekanisme penanggulangan lainnya dibongkar, sementara ketakutan mereka akan pengawasan, penangkapan, interogasi, dan penahanan oleh negara semakin meningkat," katanya.

Türk mengaitkan banyaknya pelanggaran dengan meningkatnya militerisasi Korea Utara, yang mengindikasikan bahwa insiden terkait atau secara langsung mendukung ambisi militer negara tersebut.

Dia menunjukkan adanya kerja paksa yang lazim, termasuk di antara pekerjanya adalah anak-anak, untuk meningkatkan kemampuan militer negara dan upaya pembuatan senjata. (*)