Respon Atas Latihan Perang AS dan Korsel di Semanjung Korea, Korea Utara: Bisa Picu Perang Nuklir

TRIBUNJOGJA.COM - Korea Utara menyebut perang termonuklir skala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya di kawasan Semenanjung Korea semakin mendekati kenyataan.

Hal itu merupakan respon dari Korea Utara atas latihan perang yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat.

Menurut Korea Utara, latihan perang yang digelar oleh Korsel dan AS tersebut bisa memicu perang termonuklir.

“Perang termonuklir skala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya semakin mendekati Semenanjung Korea sebagai kenyataan,” kata KCNA dalam laporan berbahasa Inggris seperti yang dikutip dari Tribunnews.com.

Sementara itu, Korea Utara juga menuduh Seoul, Washington dan Tokyo mengadakan pertemuan puncak trilateral mereka di Camp David pekan lalu, Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) dalam sebuah komentar, dikutip dari Yonhap.

Tujuan pertemuan itu disebut-sebut menyepakati serangkaian dokumen yang berisi rincian rencana dan rumusan provokasi perang nuklir.

Laporan itu seraya menambahkan bahwa latihan militer sekutu bersifat “agresif”, kemungkinan besar melibatkan aset strategis nuklir AS.

Baca juga: Spesifikasi Jet Tempur F-15EX yang Diborong Indonesia, Mampu Luncurkan Senjata Hipersonik

Latihan Perang Besar-besaran

Sementara itu, latihan perang yang dijalankan oleh Korea Selatan dengan AS yang diberi nama Ulchi Freedom Shield mulai dilaksanakan pada Seni (21/8/2023).

Rencananya, latihan perang tersebut akan berlangsung selama 11 hari dengan skenario perang habis-habisan.

Kegiatan ini seperti latihan pos komando berbasis simulasi komputer, pelatihan lapangan bersamaan, dan latihan pertahanan sipil Ulchi.

Korea Utara telah lama mengecam latihan militer Seoul-Washington sebagai latihan invasi, dikutip dari Korea Herald. 

PBB Kembali Kecam Program Nuklir Korea Utara

Dalam beberapa tahun terakhir, Korea Utara semakin intens untuk mengembangkan program nuklirnya.

Langkah dari Korea Utara itu mendapatkan perhatian serius dari banyak pihak, salah satunya PBB.

Pada Kamis (17/8/2023) lalu, beberapa anggota Dewan Keamanan PBB mengecam Korea Utara atas semakin memburuknya catatan hak asasi manusia.

Rezim pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dikritik karena mengalokasikan sumber daya yang cukup besar untuk program senjata nuklirnya, lapor Ap News.

Padahal, banyak orang tidak dapat mengakses kebutuhan dasar karena situasi ekonomi yang memburuk.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Türk, mengatakan pada pertemuan terbuka pertama Dewan Keamanan sejak 2017 tentang hak asasi manusia Korea Utara bahwa rakyat negara itu telah mengalami masa kesulitan ekonomi dan penindasan terparah, tetapi "saat ini mereka tampaknya menderita keduanya."

"Menurut informasi yang kami terima, masyarakat menjadi semakin putus asa karena pasar informal dan mekanisme penanggulangan lainnya dibongkar, sementara ketakutan mereka akan pengawasan, penangkapan, interogasi, dan penahanan oleh negara semakin meningkat," katanya.

Türk mengaitkan banyaknya pelanggaran dengan meningkatnya militerisasi Korea Utara, yang mengindikasikan bahwa insiden terkait atau secara langsung mendukung ambisi militer negara tersebut.

Dia menunjukkan adanya kerja paksa yang lazim, termasuk di antara pekerjanya adalah anak-anak, untuk meningkatkan kemampuan militer negara dan upaya pembuatan senjata. (*)